MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan strategi menghadapi potensi El Nino 2026 guna menjaga produktivitas pertanian dan mencegah risiko gagal panen. 

Langkah itu dilakukan melalui percepatan pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan serta penguatan infrastruktur air di berbagai daerah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung menjaga posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim ekstrem.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan berbagai langkah strategis tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Menurut Elvira, arahan gubernur diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diperkuat melalui sejumlah program strategis, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.

Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, Tin Latifah, menyebut Provinsi Lampung berhasil mencatat pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, Elvira mengakui tantangan terbesar sektor pertanian Lampung masih terletak pada tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air. Menurutnya, ekosistem air di Lampung belum terbangun secara optimal untuk menopang produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Ekosistem air di Provinsi Lampung saat ini belum terbangun secara optimal. Di musim hujan, kita masih kekurangan embung penampung sehingga drainase yang kurang maksimal memicu banjir dan genangan di areal persawahan yang berisiko menyebabkan gagal panen. Sebaliknya, saat musim kemarau, terlebih dengan adanya fenomena El Nino, lahan pertanian kita justru rentan mengalami kekeringan,” ujar Elvira.

Karena itu, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat program penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Program irigasi perpompaan menjadi bagian dari strategi besar menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino 2026. Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan daerah.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi juga membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala administratif dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem itu, pemerintah daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki kapasitas teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri. Akibatnya, proses pengajuan program masih kerap membutuhkan bantuan pihak ketiga dan memerlukan waktu lebih panjang.

“Kami berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat dan proses percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian pascaalihan tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

Elvira menegaskan arahan gubernur tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.

“Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan adalah kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Lampung,” kata Elvira.(**)