MOMENTUM, Bandarlampung – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi meski inflasi nasional secara tahunan (year-on-year/yoy) masih berada pada level aman sebesar 3,34 persen.

Pesan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (13/7/2026). Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rakor dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Tito mengatakan tren kenaikan inflasi selama tiga bulan terakhir harus menjadi perhatian agar tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Menurut Tito, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu, sektor transportasi turut memberikan andil akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Ia meminta pemerintah daerah terus memantau harga sejumlah komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang putih, dan beras, guna menjaga stabilitas harga di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada Juni 2026 komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, serta mulai meningkatnya harga minyak goreng.

Adapun secara tahunan, inflasi terutama dipicu oleh ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.

Menurut Amalia, tingginya inflasi ikan segar dipengaruhi kenaikan harga solar yang berdampak pada aktivitas nelayan, ditambah kondisi cuaca yang kurang mendukung penangkapan ikan di sejumlah daerah.

"Ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi," ujarnya.

BPS juga mencatat pada pekan kedua Juli 2026 terdapat enam provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi mengalami penurunan. Di Sumatera, kenaikan IPH didominasi komoditas cabai merah dan beras.

Rakor tersebut juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mendagri meminta pemerintah daerah terus mendukung BPS dalam pendataan dan pemutakhiran data agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.(*)