Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Lebih dari 15 tahun lalu, ekonom Chatib Basri menyampaikan sejumlah pandangan yang hingga kini masih memantik perdebatan. Sebagian kalangan melihatnya sebagai pandangan yang realistis dan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Namun bagi kalangan lain, pandangan tersebut mencerminkan pendekatan ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar dan kurang memberi ruang bagi nasionalisme ekonomi serta peran negara.

Perdebatan ini tidak sekadar menyangkut sosok Chatib Basri. Yang dipertaruhkan adalah arah pembangunan Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Apakah pembangunan ekonomi harus lebih mengandalkan pasar, atau tetap berpijak pada amanat konstitusi yang menempatkan negara sebagai pengelola kepentingan publik?

Nasionalisme dalam Kebijakan Ekonomi

Salah satu pernyataan Chatib Basri yang paling sering dikutip adalah "kantongi nasionalisme-mu". Kalimat itu memunculkan tafsir bahwa nasionalisme dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Pandangan tersebut tentu dapat diperdebatkan. Sejarah menunjukkan banyak negara maju justru membangun kekuatan ekonominya dengan fondasi nasionalisme yang kuat. Amerika Serikat selama puluhan tahun melindungi industri domestiknya. Jepang dan Korea Selatan juga menerapkan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional sebelum mampu bersaing di pasar global.

Dalam perkembangan terbaru, kecenderungan serupa kembali terlihat. Persaingan ekonomi global saat ini justru memperlihatkan semakin kuatnya peran negara dalam melindungi kepentingan nasional. Kebijakan tarif, subsidi industri strategis, hingga intervensi negara dalam rantai pasok menunjukkan bahwa pasar bebas tidak selalu berjalan tanpa campur tangan pemerintah.

Bagi Indonesia, perdebatan ini memiliki dimensi konstitusional. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, nasionalisme ekonomi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari amanat dasar negara.

Moral dan Ekonomi

Pernyataan lain yang juga sering dikaitkan dengan Chatib Basri adalah bahwa moral tidak seharusnya menjadi bagian dari perdebatan ekonomi. Terlepas dari konteks lengkap pernyataan tersebut, gagasan memisahkan moral dari ekonomi selalu menjadi perdebatan panjang dalam ilmu ekonomi modern.

Ekonomi pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan dan efisiensi. Di dalamnya terdapat persoalan distribusi kesejahteraan, keadilan sosial, kesempatan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sejumlah ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz dan Thomas Piketty menunjukkan bahwa pasar tidak selalu menghasilkan keadilan secara otomatis. Ketimpangan pendapatan, konsentrasi kekayaan, serta dominasi kelompok ekonomi tertentu dapat muncul ketika mekanisme pasar dibiarkan bekerja tanpa koreksi yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, aspek moral bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi nasional. Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan moral dan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari proses penyusunan kebijakan ekonomi.

Jangka Pendek dan Masa Depan Bangsa

Perdebatan berikutnya berkaitan dengan kutipan terkenal John Maynard Keynes: "In the long run, we are all dead." Kalimat tersebut sering dipahami sebagai ajakan untuk fokus menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini.

Namun pembangunan bangsa tidak dapat semata-mata berorientasi jangka pendek. Pembangunan industri, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, serta kemandirian energi membutuhkan perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan selama puluhan tahun.

Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi umumnya memiliki visi jangka panjang yang jelas. Mereka tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut masih relevan. Ketergantungan terhadap impor, lemahnya basis industri nasional, serta kerentanan terhadap gejolak ekonomi global menunjukkan pentingnya strategi pembangunan yang tidak sekadar berorientasi pada kebutuhan sesaat.

Mentalitas Bangsa dan Kepercayaan Diri Nasional

Pernyataan bahwa "kita masih belajar sebagai bangsa" juga dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, sikap belajar menunjukkan keterbukaan terhadap pengalaman dan pengetahuan baru. Namun di sisi lain, pernyataan itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan diri bangsa terhadap kemampuannya sendiri.

Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade. Bangsa ini telah melewati berbagai krisis, membangun institusi negara, serta menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam berbagai perubahan global.

Karena itu, proses belajar seharusnya tidak diartikan sebagai sikap inferior atau ketergantungan pada pihak lain. Belajar penting, tetapi harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan sesuai kepentingan nasionalnya sendiri.

Banyak negara berhasil maju bukan karena meniru secara utuh model negara lain, melainkan karena mampu mengembangkan sistem yang sesuai dengan sejarah, budaya, dan kebutuhan mereka sendiri.

Perdebatan yang Belum Selesai

Jika dirangkai menjadi satu kesatuan, berbagai pandangan yang dikaitkan dengan Chatib Basri sesungguhnya mencerminkan perdebatan lama antara dua pendekatan besar dalam ekonomi politik.

Pendekatan pertama lebih menekankan peran pasar, efisiensi, dan integrasi global sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kedua menempatkan negara, nasionalisme ekonomi, dan tujuan keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan.

Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara menghadapi dilema yang sama di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia. Bahkan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pendukung pasar bebas kini semakin aktif melindungi kepentingan nasional mereka melalui berbagai instrumen kebijakan.

Bagi Indonesia, perdebatan ini pada akhirnya harus kembali kepada amanat konstitusi. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, diskusi mengenai nasionalisme, moralitas, peran negara, dan mekanisme pasar tidak boleh berhenti pada perbedaan pandangan antar-ekonom. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh gagasan tersebut dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera. (**)