MOMENTUM, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (15/6/2026). Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, yang mengikuti rapat dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tito menjelaskan tingkat inflasi nasional saat ini berada pada angka 0,82 persen dengan tren bulanan (month to month) yang melandai.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari April ke Mei relatif terjaga dengan baik," ujar Tito.

Ia menjelaskan, terdapat tiga kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi nasional, yakni sektor transportasi dengan andil 0,61 persen, sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39 persen.

Pada kelompok makanan, kenaikan harga terutama dipicu komoditas pangan seperti cabai merah yang memberikan andil 0,08 persen, diikuti minyak goreng dan bawang merah masing-masing 0,04 persen, serta bahan bakar rumah tangga (LPG) dan tomat yang masing-masing menyumbang 0,03 persen.

Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,74 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya harga emas di pasar dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Mendagri mengapresiasi kondisi inflasi nasional yang masih terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia. Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah tetap memperkuat pengawasan terhadap pergerakan harga komoditas strategis.

"Kita perlu terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi dan fluktuasi nilai tukar dolar AS yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi daerah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Tito menegaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting untuk memetakan potensi wilayah, mengukur kemampuan ekonomi daerah, serta mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.

Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 500.2/3811/SJ tertanggal 24 April 2026, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus.

Dukungan tersebut meliputi fasilitasi sosialisasi melalui media luar ruang seperti baliho dan videotron, penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan NGIBAR (Ngisi Bareng) kuesioner dan rapat koordinasi, penguatan peran perangkat daerah dalam mendukung pendataan sektor usaha, BUMD, dan BUMDes, serta pendampingan khusus di kawasan strategis dan wilayah yang sulit dijangkau.

Mendagri juga mengimbau para kepala daerah menjadi pihak pertama yang mengisi data sensus sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat.

"Kalau bisa kepala daerah yang pertama kali disensus. Itu akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," tegas Tito.

Senada dengan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR, yakni Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR: Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga," ujar Amalia.

Ia juga meminta pemerintah daerah mendukung sosialisasi melalui pemasangan spanduk, banner, videotron, serta meningkatkan publikasi kegiatan sensus. Selain itu, dukungan terhadap pengumpulan data sektor usaha dan pelaksanaan program NGIBAR secara door to door juga dinilai penting untuk menyukseskan pendataan.

Untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan sensus, BPS telah menyediakan dashboard yang dapat diakses pemerintah daerah guna memantau progres pendataan secara real time.

Menutup arahannya, Tito turut menyoroti antusiasme masyarakat terhadap perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang melibatkan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan yang sehat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan.

"Manfaatkan demam sepak bola dunia ini untuk menghibur masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi UMKM di daerah," ujarnya.

Meski demikian, Tito mengingatkan agar kegiatan nobar tetap dikoordinasikan dengan Forkopimda guna menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.(**)