MOMENTUM, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur mengapresiasi masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Kami meyakini seluruh pandangan tersebut merupakan wujud komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan semakin tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," katanya.

Gubernur juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, ia menegaskan opini WTP bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Lampung sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,28 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98, angka kemiskinan turun menjadi 9,66 persen, Gini Ratio sebesar 0,287, inflasi 1,25 persen atau terendah kedua secara nasional, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,21 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya peningkatan kualitas demokrasi dan pemerataan hasil pembangunan.

Karena itu, seluruh kebijakan APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan sistem pengendalian dan evaluasi.

"Setiap program pembangunan harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai prinsip value for money, sehingga setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat yang optimal," katanya.

Pada sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 86,70 persen dari target. Persentase tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski secara nominal turun sekitar Rp738 miliar akibat penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara realisasi belanja daerah mencapai 85,57 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Gubernur menegaskan keberhasilan belanja daerah tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari efektivitas program, ketepatan sasaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

Menutup sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal mengajak DPRD terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Raperda agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Yang ingin kita wujudkan bukan hanya laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang semakin merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Lampung," pungkasnya.(*)