MOMENTUM, Bandarlampung--DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan program pembangunan lebih berdampak bagi masyarakat.

Juru Bicara Banggar DPRD Lampung Lesti Putri Utami mengatakan, meski pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

Di sektor tata kelola dan perencanaan, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat perencanaan berbasis data mulai dari RPJMD hingga APBD. Selain itu, evaluasi terhadap belanja pegawai perlu dilakukan agar lebih proporsional dan sesuai ketentuan.

Banggar juga mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempercepat penataan aset daerah dan memaksimalkan transformasi digital melalui e-Katalog.

Pada sektor pendapatan daerah, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta penataan administrasi pajak alat berat.

"OPD penghasil retribusi juga didorong melakukan inovasi layanan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," kata Lesti.

Untuk sektor infrastruktur, DPRD meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menyusun jadwal pengadaan yang lebih tepat waktu.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan serapan anggaran sekaligus mengurangi risiko tunda bayar. DPRD juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung.

Sementara di bidang kesehatan dan sosial, DPRD merekomendasikan peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi masyarakat kurang mampu menjadi perhatian yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.(*)