MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan program Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung guna mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Penegasan itu disampaikan Mirza usai kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun, Bandarlampung, Jumat (31/7/2026).

Menurut Mirza, HKTI tidak cukup hanya menjadi organisasi yang menampung aspirasi petani, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

"Ke depan program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah," kata Mirza.

Ia mengatakan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah provinsi, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sementara sekitar 60 persen dari 2,4 juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

"Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah juga akan tumbuh," ujarnya.

Mirza mengungkapkan, selama memimpin HKTI pada periode sebelumnya, ia melihat langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga hasil panen saat musim panen raya, hingga rendahnya pendapatan petani.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, HKTI bersama Pemprov Lampung telah menjalankan sejumlah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Salah satunya melalui distribusi pupuk organik cair (POC) ke sekitar 2.000 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas panen hingga 15–30 persen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah, jagung, dan singkong agar petani memperoleh harga jual yang lebih baik.

"Kalau dulu keuntungan petani hanya sekitar Rp2,4 juta per musim, sekarang bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp40 juta, tergantung komoditas dan luas lahannya," katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya, Pemprov Lampung bersama HKTI juga mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen, di antaranya penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) di sentra produksi. Ke depan, pemerintah juga akan membangun silo penyimpanan gabah berkapasitas sekitar 1.000 ton di setiap kecamatan.

"Hilirisasi tidak boleh merugikan petani. Caranya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, industri memperoleh bahan baku yang kompetitif, sementara petani tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar," tegasnya.

Di bidang pendidikan, Mirza mengatakan HKTI turut mendukung program Pemprov Lampung yang menyiapkan 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

Ia berharap HKTI mampu menjadi motor kolaborasi antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mewujudkan sektor pertanian Lampung yang modern, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)