MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan transparan. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dinilai sebagai fondasi krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8-8-2026). Acara ini menjadi ajang konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Kesbangpol.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa di era modern, semangat persatuan bangsa disempurnakan melalui keterpaduan data.

"Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data," ungkap Ganjar.

Ia menambahkan, kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat memengaruhi ketepatan program pemerintah. Terlebih dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital yang berbasis dari rumah, keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak agar seluruh aktivitas ekonomi warga terekam dengan baik.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution mengungkapkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati peringkat pertama secara nasional pada tahap pertama. Saat ini, capaian pendataan di lapangan dilaporkan telah menembus angka sekitar 87 persen.

Ahmadriswan menjelaskan, BPS mengerahkan 8.619 petugas yang menyisir berbagai sektor usaha, mulai dari pasar, pertokoan, industri, hingga usaha rumah tangga. Pihaknya juga menyediakan mekanisme pendataan mandiri bagi warga dengan mobilitas tinggi.

Ia menegaskan bahwa data yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya dan murni digunakan untuk penyusunan indikator statistik serta kebijakan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan.

"Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus dan menyampaikan bahwa data BPS aman, maka kepercayaan itu akan tumbuh," ujar Ahmadriswan.

Dukungan penuh turut disuarakan oleh Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, serta Kabid Ideologi dan Karakter Bangsa Kesbangpol Lampung, Rahmat Yuda Kesatria. FPK yang menaungi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung siap menjadi penggerak di lapangan untuk mengedukasi warga agar menerima petugas sensus dengan terbuka.

Sinergi antara Pemprov Lampung, BPS, FPK, dan seluruh tokoh masyarakat ini diharapkan dapat mempertahankan posisi Lampung sebagai daerah berkinerja terbaik, sekaligus menghasilkan gambaran peta ekonomi yang presisi menuju Indonesia Emas 2045.(**)