MOMENTUM, Bandarlamapung--Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan penerimaan pajak melalui integrasi layanan pertanahan, serta mengawal percepatan program bedah rumah pada 2026.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansah dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/8/2026).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyoroti program prioritas Presiden berupa bedah 400 ribu rumah di seluruh Indonesia pada 2026.

“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah bisa lebih mudah dalam prosesnya,” ujar Tito.

Selain program perumahan, Tito menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan pelayanan pertanahan.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai sumber pendapatan pajak daerah.

Tito juga menyambut positif perkembangan inflasi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi tahunan turun dari 3,34 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88 persen.

“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5% dengan deviasi 1%, atau pada rentang 1,5% sampai dengan 3,5%,” katanya.

Secara bulanan, Indonesia mengalami deflasi 0,14 persen dari Juni ke Juli 2026. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat deflasi sebesar 0,89 persen.

“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi, artinya harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” ujar Tito.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap harga, antara lain bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara umum pergerakan harga pada Juli 2026 masih terkendali. Namun, siklus tahun ajaran baru turut memberikan tekanan terhadap kelompok pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 0,55 persen di 32 provinsi.

“Inflasi ini disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%,” kata Amalia.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Perubahan Harga (IPH), kenaikan tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,27 persen. Komoditas yang dominan menyumbang kenaikan antara lain daging ayam ras, beras dan cabai merah.

Di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,45 persen, dengan komoditas penyumbang utama daging ayam ras, cabai rawit dan daging sapi.

Dalam rakor tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kolaborasi antarlembaga melalui integrasi kebijakan pertanahan dan pelayanan daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita, di mana saat ini peringkat Indonesia masih di urutan 40 dari 101 negara,” kata Nusron.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan transformasi dan rekayasa ulang proses layanan agar lebih efektif dan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat.(*)