MOMENTUM, Panaragan--Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggeber optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memburu potensi pajak dan aset yang selama ini belum maksimal menghasilkan penerimaan.

Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba Iwan Mursalin, jajaran pemkab menggelar rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah, Rabu (19-8-2026). Fokusnya, membenahi data wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah, menagih piutang pajak, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan.

Iwan menegaskan, kenaikan target PAD tidak boleh sekadar berdasarkan perkiraan. Seluruh target harus berpijak pada potensi riil dan data lapangan yang valid.

“Target PAD, khususnya sektor pajak, harus akurat dan berbasis data riil. Kita ingin penerimaan meningkat secara berangsur-angsur namun pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Iwan.

Pemkab juga menginstruksikan Bapenda menginventarisasi ulang aset daerah, termasuk titik-titik tiang reklame strategis yang tersebar di seluruh kecamatan. Aset tersebut didorong agar bisa menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan atau sewa.

Kepala Bapenda Tubaba Ainuddin Salam mengungkapkan, sejumlah sektor pajak diproyeksikan mendongkrak penerimaan pada APBD Perubahan 2026.

Pajak reklame menjadi salah satu sektor yang dipacu. Dari target awal Rp472 juta, penerimaannya diproyeksikan naik Rp197 juta menjadi Rp670 juta. Saat ini tercatat 81 wajib pajak perusahaan dengan 118 titik reklame.

Sementara Pajak Air Tanah (PAT) diproyeksikan bertambah Rp90 juta menjadi Rp930 juta. Potensi tersebut dibidik dari pemanfaatan air tanah oleh sektor industri dan perkebunan, terutama saat musim kemarau.

Untuk memastikan penerimaan lebih akurat, Pemkab mulai menyiapkan meterisasi pada 2027. Industri besar akan diarahkan menggunakan alat ukur sehingga volume pemakaian air tanah dapat dihitung secara presisi.

Pembenahan juga menyasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkab menyiapkan skema penghargaan bagi kepala tiyuh, RT dan RW yang aktif menemukan serta mendaftarkan objek pajak baru.

Pendataan PBB akan disinkronkan dengan data pertanahan bersama BPN/Agraria. Pemkab menargetkan seluruh data bidang tanah di Tubaba telah terkonsolidasi pada 2027.

Tak kalah penting, tim penagihan Bapenda diminta mempercepat penyelesaian piutang pajak daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk mengamankan kas daerah sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.

Dengan pembenahan data, optimalisasi aset dan penagihan piutang, Pemkab Tubaba menargetkan PAD terus meningkat secara terukur dan berkelanjutan. (**)