Oleh: Zidna Hikmatul Ulum*)  

PENDIDIKAN negeri gratis kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri tidak lagi menjadi beban masyarakat. Rencana tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri.

Presiden juga menyatakan akan menggelar rapat terbatas bersama para menteri untuk membahas langkah yang diperlukan, termasuk sumber anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.

Gagasan ini tentu layak mendapat perhatian. Bagi banyak keluarga, pendidikan memang bukan hanya soal uang sekolah atau uang kuliah. Ada biaya buku, seragam, perlengkapan belajar, transportasi, kegiatan sekolah, hingga berbagai kebutuhan lain yang sering kali justru menjadi beban tambahan.

Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang pendidikan gratis, yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana menghapus biaya pendidikan, tetapi juga bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Membuka Kesempatan Belajar

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

Namun, kesempatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Masih ada anak yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena persoalan ekonomi. Ada pula yang tetap bersekolah, tetapi harus belajar dengan keterbatasan fasilitas.

Dalam kondisi seperti itu, kebijakan pendidikan gratis dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kesenjangan. Ketika biaya pendidikan tidak lagi menjadi penghalang utama, orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan anaknya di bangku sekolah.

Lebih jauh, pendidikan gratis dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka seharusnya tidak kehilangan kesempatan hanya karena lahir dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Pendidikan semestinya menjadi jalan untuk mengubah kehidupan, bukan menjadi tembok yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Gratis Saja Tidak Cukup

Namun, pendidikan gratis tidak boleh dimaknai sebatas menghapus pungutan.

Sekolah tetap membutuhkan guru yang kompeten, ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat teknologi, akses internet, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jika biaya pendidikan dihapus tetapi kualitas fasilitas dan pembelajaran tidak diperbaiki, kebijakan tersebut hanya menyelesaikan satu persoalan sambil meninggalkan persoalan lainnya.

Ketimpangan fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan. Sekolah di perkotaan dan sekolah di daerah terpencil tidak selalu memiliki kondisi yang sama. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus berjalan beriringan dengan pemerataan sarana dan prasarana.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan guru. Guru bukan sekadar orang yang menyampaikan materi pelajaran. Mereka memiliki peran dalam membimbing, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik.

Pendidikan yang gratis tetapi gurunya tidak sejahtera dan fasilitasnya terbatas tentu belum dapat disebut sebagai pendidikan yang benar-benar berkualitas.

Tantangan Anggaran

Persoalan terbesar dari pendidikan gratis adalah keberlanjutan anggaran.

Pemerintah harus menghitung secara cermat berapa biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jangan sampai sebuah kebijakan diluncurkan dengan semangat besar, tetapi kemudian menghadapi persoalan pembiayaan ketika memasuki tahap pelaksanaan.

Definisi "gratis" juga harus dibuat secara jelas.

Apakah yang ditanggung pemerintah hanya uang sekolah dan uang kuliah? Bagaimana dengan buku, seragam, praktik, transportasi, hingga biaya hidup mahasiswa?

Pertanyaan tersebut penting karena kebutuhan pendidikan setiap jenjang berbeda.

Di perguruan tinggi, persoalannya bahkan lebih kompleks. Program studi kedokteran, teknik, kimia, dan bidang sains lainnya membutuhkan laboratorium, bahan praktikum, serta peralatan yang tidak murah.

Karena itu, pemerintah perlu membuat skema pembiayaan yang realistis dan adil. Pendidikan gratis jangan sampai justru membuat perguruan tinggi mengurangi fasilitas atau menekan kualitas pembelajaran karena keterbatasan anggaran.

Transparansi Harus Dikawal

Besarnya anggaran pendidikan juga berarti semakin besar kebutuhan terhadap pengawasan.

Dana pendidikan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Sekolah dan perguruan tinggi juga harus memiliki tata kelola yang baik. Kebijakan pendidikan gratis tidak boleh membuka ruang baru bagi pungutan yang dibungkus dengan nama berbeda.

Di sinilah transparansi menjadi penting. Gratis harus benar-benar berarti masyarakat tidak dibebani biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Harapan Masyarakat

Bagi orang tua, pendidikan gratis tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Beban biaya pendidikan yang selama ini harus dipikirkan setiap tahun dapat berkurang.

Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian. Kebijakan harus memiliki aturan yang jelas mengenai biaya apa saja yang ditanggung pemerintah dan kebutuhan apa yang masih menjadi tanggung jawab keluarga.

"Kalau sekolah gratis, kami tentu sangat terbantu. Namun, kami berharap semua kebutuhan pendidikan dijelaskan dengan jelas agar orang tua tidak bingung," ujar Rina, salah seorang orang tua siswa.

Harapan serupa juga datang dari siswa. Pendidikan gratis jangan sampai berarti penurunan kualitas pembelajaran. Mereka tetap membutuhkan guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas.

Karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya disusun berdasarkan data. Pemerintah perlu memetakan jumlah siswa, kondisi sekolah, kebutuhan guru, fasilitas pendidikan, hingga kemampuan anggaran di masing-masing daerah.

Bukan Sekadar Gratis

Pendidikan negeri gratis dapat menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak biaya yang dihapus.

Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang dapat bertahan di sekolah, berapa banyak yang mampu melanjutkan pendidikan, dan seberapa baik kualitas pendidikan yang mereka terima.

Pemerintah memang memiliki tanggung jawab menyediakan anggaran dan fasilitas. Sekolah harus mengelola dana secara transparan. Guru harus menjalankan tugas secara profesional. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung pendidikan anak.

Di sisi lain, siswa tetap memiliki tanggung jawab untuk belajar, menjaga disiplin, dan menghargai proses pendidikan.

Pada akhirnya, pendidikan negeri gratis bukan berarti negara sekadar membayar biaya sekolah atau kuliah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus menjadi upaya menghadirkan pendidikan yang terjangkau, merata, dan bermutu.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan sekolah yang bebas biaya. Mereka membutuhkan pendidikan yang mampu membentuk generasi cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman.

Jika dirancang dengan matang, didukung anggaran yang berkelanjutan, serta diawasi secara transparan, pendidikan gratis dapat menjadi investasi jangka panjang bagi Indonesia.

Sebab, pendidikan bukan sekadar pengeluaran negara. Pendidikan adalah investasi untuk menentukan seperti apa masa depan bangsa.(*)

*) Zidna Hikmatul Ulum - Pendidikan Kimia Universtias Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta