Harianmomentum.com--Menyambut Hari Tunas Pramuka, Calon Gubernur (Cagub) M Ridho Ficardo berharap Gerakan Pramuka dapat terus melahirkan tunas terbaik untuk pemimpin masa depan.

 

Ridho yang merupakan Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Lampung itu mempercayai bahwa calon pemimpin masa depan lahir dari Gerakan Pramuka.

 

"Saya percaya, dari Gerakan Pramuka, tunas-tunas bangsa lahir menjadi calon-calon pemimpin yang berpegang teguh pada Dasa Dharma dan janji Tri Satya," tulis Ridho, Jumat (9/3) seperti dilansir tempo.co, Sabtu (9/3).

 

Gubernur Lampung (nonaktif) itu berharap,Gerakan Pramuka dapat terus melahirkan tunas-tunas muda terbaik untuk bangsa dan negara.

 

Seperti diketahui, Muhammad Ridho Ficardo yang lahir di Bandar Lampung pada 20 Juli 1980, menjadi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega di tempat kelahirannya.

 

Kemudian, Ridho terpilih menjadi anggota Dewan Kerja Daerah (DKD) Lampung dan Dewan Kerja Nasional (DKN).

 

Pada pilkada Lampung 2014, Ridho yang berpasangan dengan Bachtiar Basri memenangi pemilihan dengan memperoleh suara 44,78 persen. Dia terpilih sebagai Gubernur Lampung periode 2014-2019, sekaligus Ketua Mabida Kwarda Pramuka Lampung.

 

"Saya, lahir dari tunas Pramuka. Ditempa dan dicetak menjadi anak Pramuka sejati sejak siaga hingga pandega," kata Ridho.

 

Hari Tunas Gerakan Pramuka merujuk pada pidato Presiden/Mandataris MPRS Soekarno di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili berbagai organisasi kepanduan pada 9 Maret 1961 di Istana Negara.

 

Dalam pidato itu, Presiden Soekarno menjelaskan, dari 92 juta penduduk Indonesia, 20 juta adalah mereka yang berusia 6-22 tahun. Namun jumlah anggota pandu tidak lebih dari setengah juta orang. "There is must be something wrong di dalam kepanduan Indonesia," kata Sukarno.

 

Menurut Sukarno, salah satu penyebab adalah banyaknya jumlah organisasi kepanduan, yakni 60 organisasi. Organisasi yang besar antara lain Pandu Rakyat, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Wathon, SIAP, Pandu Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Ansor, dan lainnya.

 

“Ini harus di-retool. Harus di-retool, dijadikan satu organisasi saja dan di dalam satu organisasi ini maka diberi isi yang lain daripada yang dahulu,” ujar Sukarno, yang menjadi Pandu atau Pramuka Tertinggi.

 

Sukarno menjelaskan, telah mendengar pembicaraan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Brigadir Jenderal Azis Saleh bahwa pimpinan organisasi kepanduan itu bersedia untuk membentuk satu wadah. Sebab itu, Sukarno menugaskan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Azis Saleh, Menteri P dan K Prijono, serta menteri Achmadi menjadi panitia pembentukan wadah tunggal kepanduan.

 

Pada 20 Mei 1961, akhirnya keluar Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Isinya menetapkan “Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia.” Setelah itu disahkan Anggaran Dasar Gerakan.

 

Pada 14 Agustus 1961, berlangsung pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas), Kwartir Nasional, dan Kwartir Nasional Harian di Istana Negara. Berlangsung pula defile Pramuka dan penganugerahan Panji-panji Gerakan Pramuka. Setiap 14 Agustus akhirnya diperingati sebagai Hari Pramuka.

 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka. Pada akhir 1960-an, dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega (DK) di tiap kwartir. 

Dewan Kerja adalah wadah pembinaan yang membantu kwartir mengelola kegiatan pramuka penegak dan pandega di wilayahnya. Anggota Dewan Kerja adalah kader pembina dan pemimpin atau andalan di kwartirnya.(red)