Harianmomentum.com--Sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), hari ini, Rabu, 4 April 2018, sekitar pukul 09.00 WIB menggelar aksi damai di depan kantor mereka.

Mereka menolak Syahbudin --yang dinonjobkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara Sri Widodo--, kembali menjabat kepala Dinas PUPR.

Pada rolling jabatan yang dilakukan Pemkab Lampura pada 21 Maret 2018 silam, Syahbudin termasuk pejabat yang dibebastugaskan (nonjob) dari jabatan Kepala Dinas PUPR setempat.

Dalam aksi  tersebut, perwakilan staf PUPR, Alian Arsil, menyatakan, aksi mereka kali ini untuk menegaskan bahwa seluruh jajaran staf PUPR baik yang berstatus ASN maupun honorer menolak atau tidak menginginkan Syahbudin untuk duduk sebagai atasan mereka (Kadis). "Kami perwakilan dari 629 staf PU baik PNS maupun honorer menolak jika Syahbudin kembali menjadi Kadis," ungkapnya

Alasan penolakan mereka bukanlah tanpa dasar. Selama ini mereka memiliki penilaian tersendiri akan kinerja Syahbuddin sebagai kepala dinas mereka. "Kami menolak berdasarkan penilaian dan catatan kinerja Syahbudin sebagai kepala dinas. Sejak Desember 2015 hingga Desember 2017, Syahbudin hanya masuk kerja kurang lebih 30 hari. Dia (Syahbudin) mengklaim masuk terus dengan alasan banyak kerja di lapangan, tetapi setidaknya dia wajib masuk kantor walau hanya lima menit," papar Alian

Tak hanya itu, lanjut Alian, carut marutnya anggaran proyek tahun 2017 yang lalu sehingga belum terbayarnya dana PHO kepada para rekanan tidak lepas dari kebijakan Syahbuddin. 

"Pada 2017 yang lalu seyogyanya paket proyek yang digelar dan mendapat persetujuan dewan adalah nilainya sebesar Rp61 milliar. Atas kebijakan dia, paket proyek yang digelar melampaui batas mencapai Rp118 milliar. Kondisi inilah yang membuat carut marutnya PUPR. Dan jumlah itu tentunya tidak sepengatahuan dewan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sehari sebelumnya, puluhan ASN yang tidak terima dirolling dan dinonjobkan mendatangi Sekretariat pemkab setempat. Kedatangan mereka untuk menanyakan prihal dasar dan alasan mereka dirolling atau dinonjobkan kepada Plt Bupati, Sri Widodo. 

Di sana tak satupun pejabat teras menemui atau menerima puluhan ASN yang diduga tidak puas atas kebijakan Baperjakat setempat. Salah satu pejabat yang dinonjobkan itu yakni Kepala Dinas PUPR, Syahbudin. (Ysn).