Hal tersebut juga diakui oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, hingga saat ini belum ada PNS yang mendaftarkan diri pada seleksi terbuka.
“Belum ada. Mungkin masih mengurus sejumlah syarat-syarat dan ketentuan. Tapi kan masih lumayan panjang juga waktunya. Sampai 10 Februari,” jelas Herjuno.
Sementara Plt Sekkot Metro Bangkit Haryo Utomo menilai, untuk seleksi terbuka, tim seleksi terdiri dari berbagai pihak. Tidak hanya baperjakat. Bahkan diketuai dari Provinsi Lampung.
“Itu ketua pak Sudarno Edi. Dan saya sendiri tidak terlibat. Tapi itu kan sudah jelas. Semua ada tahapan. Pendaftaran sampai 10 Februari. Disusul seleksi berkas, seleksi kompetensi, penulisan makalah, sampai wawancara,Kemudian disusul dengan laporan ke KASN. Sesuai jadwal seleksi selesai tanggal 24 Februari. Namun, sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, seleksi itu kan melihat kepangkatan, pengalaman, dan lainnya, “ jelas Bangkit.
Sementara, Komisi I DPRD Kota Metro berkeinginan memanggil, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) guna mengetahui sejauh mana proses seleksi terbuka serta ketepatan kepangkatan mutasi pejabat belum terlaksana.
Dikatakan Basuki, pihaknya belum berencana memanggil Baperjakat untuk membahas persoalan seputar pelaksanaan rolling jabatan dan seleksi terbuka pejabat eselon II.
“Kami belum ada agenda untuk menggelar hearing dengan Baperjakat. Pertama kita menghormati hak prerogatif kepala daerah. Kedua kita biarkan mereka menjalankan tugasnya dulu, seperti menggelar seleksi terbuka,” tegasya Rabu 2 Februari 2017.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I Nasriyanto Effendi mengaku, jika rencana pemanggilan Baperjakat bukan merupakan ide pribadi. Melainkan merupakan hasil rapat komisi atau keputusan bersama.
“Rencana itu merupakan kesepakatan bersama. Bahkan, pendamping komisi sudah membuat konsep surat untuk disampaikan kepada pimpinan dewan. Tapi ternyata rencana tersebut batal,” tandasnya.
Menurutnya, rencana pemanggilan Baperjakat muncul usai Komisi I melakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Dimana mendapati kasus serupa, rolling jabatan, seleksi terbuka, hingga tahapan assesment.
“Kami hanya tidak ingin proses assesment yang menghabiskan anggaran besar, tetapi tidak menjadi dasar dalam penempatan pejabat. Ini kan sesuai tupoksi legislatif sebagai kontrol. Dan tidak ada salahnya juga kan menanyakan,” ungkapnya.
Meski demikian, Komisi I sepakat agar kebijakan dari seleksi terbuka dan rolling jabatan tidak menimbulkan masalah atau kegaduhan. Seperti PNS yang memperkarakan putusan ke PTUN. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
Editor: Momentum
