MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merancang alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 30,78 persen dari total belanja daerah. Dari persentase itu, paling banyak dialokasikan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), sebesar Rp1,4 triliun

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi saat Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Lampung 2020, Selasa (19-11-2019).

"Jadi 30,78 persen belanja daerah tersebut terdiri atas belanja langsung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp681 miliar dan alokasi dana BOS di bidang pendidikan sebesar Rp1,4 triliun serta tunjangan profesi guru sebesar Rp285 miliar pada kelompok belanja tidak langsung," kata Arinal dalam pemaparannya.

Sedangkan untuk alokasi dana kesehatan sebesar 10,39 persen dari total belanja daerah, di luar gaji pegawai.

Dana kesehatan itu tersebar pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa, serta pelaksanaan program atau kegiatan fungsi kesehatan di OPD lainnya, termasuk komponen belanja tidak langsung yang memiliki fungsi kesehatan. 

"Selanjutnya, disisi penerimaaan pembiayaan terdapat perkiraan penerimaan yang bersumber dari SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2019 sebesar Rp85 miliar," jelasnya.

Sedangkan, sambung Arinal, pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar Rp195.180 miliar. Terdiri dari pembayaran pokok hutang kepada PT. SMI sebesar Rp141.180 miliar dan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp54 miliar.

Dana itu dialokasikan kepada PT. Jamkrida sebesar Rp25 miliar, PT Bank Lampung Rp27 miliar, serta PT Lampung Jasa Utama Rp2 miliar.

"Penyertaan modal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dan kinerja BUMD, sehingga dapat berkontribusi secara lebih optimal bagi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan Provinsi Lampung," ucapnya.(acw)