MOMENTUM, Bandarlampung--Terminal Tipe A Rajabasa Bandarlampung mengajukan permintaan rapid test dan tenaga medis jaga kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Menurut Kepala Terminal Tipe A Rajabasa Denny Wijdan, lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang berpotensi terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Kami ini kan orang-orang yang berisiko tertular. Apalagi simpul-simpul transportasi merupakan tempat orang berlalu lalang dari berbagai daerah," kata Denny, Kamis (16-4-2020).

Karena itu, Denny mengajukan kepada Pemprov Lampung untuk melakukan rapid test kepada petugas terminal dan yang di simpul transportasi lainnya. Seperti bandara, pelabuhan dan stasiun.

"Saya juga memohon gubernur untuk dilakukan rapid test pada seluruh petugas yang ada di simpul-simpul transportasi. Jadi tidak hanya di terminal saja," jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta agar ada tenaga medis yang berjaga di Terminal Rajabasa. Terlebih saat jam-jam ramai.

"Kendala di sini juga, kita tidak ada tenaga medis yang berjaga. Selama ini dokter hanya sebatas saat dihubungi saja. Kami mohon agar ada yang bisa jaga 24 jam," terangnya.

Sehingga, jika ada penumpang yang terpapar Covid-19 tidak akan terpantau. "Karena kami ini tidak dibekali dengan protap penanganan pasien positif," jelasnya.

Dia mengatakan sudah mengajukan surat ke Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung tetapi tidak diberikan. Alasannya, pemkot telah kekurangan tenaga medis.

"Sudah pernah ngirim surat. Tapi tidak diberikan. Karena mereka kekurangan tenaga medis," terangnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Arinal Djunaidi meminta Pemerintah Kota Bandarlampung harus memperhatikan kondisi di terminal tersebut.

"Di sini kan salah satu wilayah yang menjadi perhatiab khusus. Karena wilayah kota, kesiapan dan kesiagaan harus jadi jaminan," kata gubernur.

Gubernur menegaskan jika Pemkot tidak menyediakan, maka Pemprov siap membantu yang dibutuhkan di terminal.

"Saya mihta kota tanggung jawab, kalau tidak , kita akan bantu. Jangan sampai ini tidak ditangani serius," sebut gubernur. (**)

Laporan/Editor: Agung DW