MOMENTUM, Bandarlampung--Beberapa partai politik di Kota Bandarlampung telah menetukan arah dukungannya. Bahkan sudah ada yang memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah (bacalonkada) untuk maju di Pemilihan Walikota (Pilwakot) setempat.

Walau demikian, bukan berarti dukungan sudah final. Sebab, kemungkinan berubahnya rekomendasi masih terbuka.

Begitulah pernyataan yang disampaikan Toni Wijaya, akademisi politik asal Universitas Lampung (Unila) saat dimintai tanggapannya terkait lima pasang calon yang bakal maju di Pilwakot Bandarlampung, Minggu (5-7-2020).

“Kalau kita melihat komposisi kursi legislatif yang ada di Kota Bandarlampung (total 50 kursi, red), bukan hal yang mustahil akan ada tiga pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik,” kata Toni. 

Baca juga: Seru, Lima Pasangan Calon Diprediksi Ikuti Pilwakot

Terlebih, saat ini ketiga bakal calon Walikota: M Yusuf Kohar, Rycko Menoza, dan Eva Dwiana telah mengantongi rekomendasi dari partai. “Meski pun perahunya belum penuh, setidaknya itu menjadi bekal awal mereka,” sambung Toni.

Meski begitu, menurut Toni, bukan mustahil ada perubahan peta politik. Sebab, yang sudah mendeklarasikan dukungan saja bisa berubah. Apalagi yang sama sekali belum mendeklarasikan dukungannya.

“Politik kedepannya kita tidak tahu. Siapa tahu nanti ada yang memborong partai agar yang disebelah (lawan politik, red) tidak dapat perahu,” ungkapnya.

Sebab, sambung Toni, selagi belum didaftarkan ke KPU segala kemungkinan masih terbuka lebar. Termasuk kemungkinan menjegal bacalonkada.

“Jika mengacu kepada hitungan matematisnya, sangat mungkin memborong partai, dengna niat supaya tidak banyak peserta yang ikut di Pilwakot,” jelasnya.

Sementara untuk dua bakal pasangan calon independen, Firmansyah Y Alfian-Bustomi Rosadi dan Ike Edwin-Zam Zanariah, menurut Toni, akan melanggang dengan mulus ke konstelasi pilwakot.

“Kalau tentang calon independen saya rasa pengalaman di Lampung selama ini, berapa kali Pilkada tidak ada masalah. Selalu mencukupi dukungannya. Artinya jarang yang ditolak oleh KPU,” tuturnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi