MOMENTUM, Bandarlampung--Sidang tuntutan kasus penyimpangan/korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dijadwalkan pada Senin (23-11-2020). 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara Gatra Yudha Pramana mengatakan memaksimalkan tuntutan terhadap para terdakwa kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Dalam sidang hari ini saksi dan terdakwa tetap pada keterangan masing-masing sehingga Majelis Hakim tadi kita akan melanjutkan agenda sidang tuntutan Minggu depan," ujar Gatra ditemui usai sidang, Senin (16-11).

Gatra menuturkan, secara fakta persidangan sesuai dengan dakwaan yang diajukan JPU diawal sidang, pada dasarnya dakwaan yang diajukan terbukti.

Sehingga untuk menentukan besarnya tuntutan, kata Gatra, JPU akan melihat upaya dari terdakwa terhadap kemungkinan akan mengembalikan kerugian negara.

"Sampai hari ini belum ada (pengembalian). Tapi tadi penasehat hukum (PH) bilang bahwa memang terdakwa akan mengembalikan,  nanti kita tunggu supaya jadi pertimbangan kita untuk menentukan besar tuntutannya. Sesuai UU ada batas minimal dan maksimalnya, jadi nanti kita tunggu saja seberapa besar tuntutan," ungkapnya.

Saat disinggung kemungkinan adanya pengembangan perkara pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Lampung Utara untuk menyeret terdakwa baru, Gatra mengatakan terkait hal tersebut akan dikembalikan kepada penyidik selaku pemilik kewenangan.

"Sejauh ini untuk pengembangan kita kembalikan lagi ke penyidik. Tapi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saat ini pada dasarnya sudah sama dengan apa yang ada di penyidikan. Nanti dikomunikasikan lagi dengan penyidik apakah perkara ini akan dikembangkan lagi atau tidak," pungkasnya.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan