MOMENTUM, Bandarlampung-- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akhirnya berani buka suara.

Selama ini, pejabat terkait selalu bungkam saat ditanya dugaan penyimpangan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung, Wilson Faisol menjelaskan, jika anggaran BOK di tahun 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah cair.

Baca Juga: Dikonfirmasi Soal BOK, Kadinkes Lempar 'Bola" ke BPKAD

Namun, realisasinya terpaksa tertunda karena keterbatasan anggaran akibat adanya pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Saat pandemi merebak, ada refocusing anggaran dari pusat. Sehingga anggaran pemkot berkurang sekitar 9 persen,” jelasnya.

Artinya, ada pengurangan anggaran sekitar Rp100 miliar pertahun atau Rp10 miliar setiap bulannya.

Ditambah lagi, proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang anggarannya harus dipenuhi.

Baca Juga: Soal Kelanjutan Kasus Dugaan Penyimpangan BOK, Kasat Reskrim: Ini Masih Proses Klarifikasi

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ditargetkan sebelumnya, tidak tercapai. Sehingga kondisi keuangan pemkot defisit.

“Realisasi PAD saat itu tidak memenuhi harapan, namun pemerintahan harus tetap berjalan," sebutnya.

Wilson mengklaim pemerintah melihat dari skala prioritas, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan.

"Waktu itu, pemkot ada harapan pemasukan dari provinsi melalui dana bagi hasil (DBH), termasuk pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ternyata semua harapan itu tidak terealisasi hingga akhir tahun," klaimnya.

Wilson beralasan, dana BOK itu tidak hilang atau digunakan untuk keperluan lain. Namun disimpan di kas daerah (kasda) Pemkot Bandarlampung.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana BOK, Satreskrim Polresta Periksa Kepala Puskesmas Panjang

"Dana (BOK, red) tidak hilang masih ada di kas, ini sudah mulai kita cicil lagi," kilahnya.

Anehnya, ketika ditanya jika dana BOK itu tersimpan di kasda mengapa tidak direalisasikan? Wilson berargumen di luar nalar.

"Ya kan kondisinnya karena sampai akhir situasinya kaya mana gitu," ujarnya.

Begitu juga saat ditanya apakah dana BOK itu apakah dipergunakan dahulu untuk program lain, Wilson hanya membantah singkat. "Enggak,' singkatnya.

Dia juga membenarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Edwin Rusli, terkait dana BOK yang belum direalisasikan ke puskesmas.

"Intinnya memang apa yang disampaikan kadis kesehatan itu benar, ketika dicek memang belum terealisasi sekitar enam bulan," kata Wilson saat ditemui di ruang kerjanya.

Wilson menerangkan, dana BOK dari pemerintah pusat melalui Kemenkes itu, direalisasikan secara bertahap atau per triwulan.

"Satu triwulannya kurang hapal, tapi ya perkiraan Rp9 miliar yang belum direalisasikan dari total Rp15 miliar. Jadi yang sudah diralisasikan kepada 31 puskesmas Rp6 miliar," terangnya.

Namun, Wilson mengaku telah merealisasikan dana BOK kepada 31 puskesmas untuk satu bulan, yakni peruntukkan Juni.

"Satu bulan sudah dibayar untuk Juni sekitar Rp1,4 untuk 31 puskesmas. Jika memang ada pendapatan dari provinsi masuk, ya kita selesaikan," katanya. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Andi Panjaitan