MOMENTUM, Bandarlampung--Kekecewaan para mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Provinsi Lampung semakin memuncak.

Dalam waktu dekat, mereka berencana mengadu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk melawan sikap otoriter Ketua DWP PKB Lampung, Chusnunia.

Mereka ingin menyampaikan pada ketua umum (Ketum) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahwa musyawarah cabang (Muscab) PKB di kabupaten/kota se-Lampung melanggar AD/ART partai.

Hal itu ditegaskan Juanda, mantan Ketua DPC PKB Kota Bandarlampung saat diwawancarai harianmomentum.com, Selasa (16-3-2021).

“Kami kecewa, usulan yang disampaikan DPAC (dewan pimpinan anak cabang) tidak direspon. Bahkan kami menduga tidak disampaikan pada DPP. Yang dikirim oleh DPW ke DPP hanya orang-orang Nunik (panggilan Ketua DPW PKB Lampung),” kata Juanda melalui sambungan telepon. 

Juanda menegaskan, para mantan ketua yang selama ini telah berjuang untuk PKB kabupaten/kota di Lampung tidak akan menyerah. “Kami akan terus berjuang, melakukan perlawanan,” tegasnya.

Perlawanan, sambung dia, bukan semata-mata karena ingin jabatan. Lebih dari itu, dia dan beberapa kader di kabupaten/kota lainnya ingin PKB bersih dari perilaku kotor.

"Kami ingin PKB ini dikelola oleh orang yang taat azas, bersih dari prilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sebagaimana cita-cita pendiri partai," jelasnya.

Selain Bandarlampung, menurut Juanda, beberapa mantan ketua DPC yang telah menyatakan kesiapannya untuk ke DPP di antaranya Pesawaran, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu.

“Sebenarnya beberapa kabupaten/kota lainnya juga ingin melakukan perlawanan. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan mereka. Karena ada juga beberapa (mantan) ketua DPC yang statusnya adalah anggota dewan,” jelasnya.

Saat ditanya kapan mereka akan ke DPP, Juanda memastikan dalam waktu dekat. “Sekarang kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak lama lagi kita akan berangkat ke DPP, membawa aspirasi seluruh kader,” ucapnya tanpa menyebut tanggalnya secara pasti.

Juanda mengatakan, mayoritas ketua DPC yang diganti adalah mereka yang sudah berjuang dengan baik.

“Bagaimana kami tidak kecewa, suara kader dari bawah tidak dianggap. Lantas muscab tetap digelar, walau tidak kuorum. Dan perlu diketahui publik bahwa mayoritas ketua yang diganti ini adalah orang-orang yang punya kemampuan dan loyalitas,” paparnya.

Loyalitas itu, sambung dia, dibuktikan dengan peningkatan jumlah kursi di legislatif.

“Contoh di Bandarlampung, perolehan kursi legislatif meningkat. Dari sebelumnya hanya satu sekarang menjadi tiga,” jelasnya. 

Di beberapa wilayah lain juga begitu. Kader yang punya prestasi dalam menambah kursi di legislatif bukannya diberi penghargaan malah dicopot. “Ini kan aneh ini,” keluhnya.

Atas dasar itu, Juanda dan beberapa mantan ketua DPC lainnya secara tegas menolak SK (surat keputusan) hasil Muscab yang digelar pada 6 Maret lalu.

“Seperti di Bandarlampung ini kan jelas tidak sesuai AD/ART dan tidak kuorum. Bagaimana mungkin bisa diklaim sebagai muscab yang sah,” ucapnya.

Juanda juga mempertanyakan sikap DPW yang hingga kini diam dalam menyikapi persoalan yang terus bergulir.

“Kenapa DPW diam? Logikanya saja, kalau mereka sudah benar dalam melangkah, ya tinggal ngomong saja ke media. Tapi ini kan tidak. Karena memang mereka tahu kalau mekanismenya ini melanggar AD/ART partai,” katanya.

Baca juga: PKB di Lampung Berpotensi Pecah

Berdasarkan informasi yang diterima harianmomentum.com, dalam rapat DPW PKB yang sempat digelar pada Selasa (9-3), salah satu poinnya adalah jajaran PKB di Lampung diminta diam dan tidak boleh bicara terhadap media.

Sambil menyelesaikan persoalan di masing-masing wilayah yang belum menerima keputusan penunjukan kepengurusan yang baru berdasarkan SK (surat keputusan) DPP.

Terbukti, hingga sekarang tidak satu pun pengurus DPW PKB Lampung yang bersedia dikonfirmasi. Termasuk DPC PKB Bandarlampung. 

Berulang kali diminta berkomentar terkait polemik yang kini terus bergulir, Robiatul Adawiah dan Rollan Nurfa selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKB setempat berdasarkan SK DPP, tidak merespon.

Sebelumnya, akademisi asal Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan sempat menyatakan bahwa diamnya jajaran PKB terkait polemik yang masih terus bergulir tersebut adalah langkah buruk.

“Itu langkah yang buruk kalau dia diam. Karena partai inikan bagian dari masyarakat, bagian dari publik. Maka dia harus membangun simpati dan ikatakan pada publik,” kata Dedy pada harianmomentum.com, Selasa (16-3).

Jika menghadapi polemik di internal partai saja diam, sambung Dedy, bagaimana kader PKB mau menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. 

“Harusnya mereka bisa menyajikan ke masyarakat platfom partainya, demokrasi partainya harus dikomunikasikan pada masyarkat. Barulah partai itu di mata publik bagus. Jadi tidak boleh diam. Diam itu menimbulkan image yang buruk,” jelasnya.(**)

Laporan: Agung Chandra Widi

Editor: Andi Panjaitan