MOMENTUM, Bandarlampung-- Ribuan Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala lingkungan (Kaling), Babinsa dan Babinkamtibmas di Kota Bandarlampung kembali menjerit.

Pemicunya, sudah empat bulan insentif mereka belum direalisasikan oleh pemerintah kota (Pemkot) setempat. Terhitung sejak November 2020 hingga Februari 2021.

Di tahun 2020, tunggakan mencapai Rp9.888.000.000. Jumlah itu diperoleh dari 3.296 aparatur dikalikan Rp1,5 juta kemudian dikali dua bulan.

Sedangkan di tahun anggaran 2021 semakin membengkak, mencapai Rp11.536.000.000. Karena ada kenaikan insentif sebesar Rp250 ribu perbulannya.

Sehingga, total tunggakan insentif terhadap aparatur mencapai Rp21.424.000.000.

Ada pun rincian 3.296 aparatur yakni: 2.759 Ketua RT, 285 Kaling, Babinsa dan babinkamtibmas masing- masing 126 orang.

"Sudah empat bulan insentif kami belum dibayar. Dua bulan di akhir 2020 dan dua bulan lagi di awal 2021. Hutang sudah menumpuk di warung," ujar seorang Ketua RT berperawakan tinggi yang meminta namanya dirahasiakan.

Dia mengaku, pembayaran insentif bagi para Ketua RT di Bandarlampung selalu terlambat alias tidak tepat waktu setiap bulannya.

"Kalau kami (Ketua RT, red) sudah tidak kaget jika pembayarannya selalu tersendat. Sejak zaman walikota Herman HN juga selalu telat dan selalu dirapel," jelasnya.

Sedangkan, pekerjaan yang dibebankan kepada Ketua RT sangat banyak. "Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember lalu. Pekerjaan kami sangat ekstra, karena disuruh mengawasi poltik uang di wilayah masing-masing," keluhnya.

Karena itu, dia mengeluhkan terpaksa berhutang kepada sanak keluarga bahkan pemilik warung yang berada di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Maaf mas, kalau hutang di warung sudah menumpuk. Mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya," keluhnya.

Hal senada disampaikan Ketua RT lainnya, pria berperawakan tambun di Kecamatan Wayhalim itu mengaku bingung guna membayar biaya pendidikan anaknya yang kini sedang mengurus gelar sarjana di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandarlampung.

"Mau bayar biaya semester anak aja bingung. Apalagi anak saya kuliah di perguruan tinggi swasta, biayanya mahal," kata pria itu.

Dia mengaku, insentif bagi Ketua RT merupakan suatu harapan yang selalu ditunggu setiap bulannya guna meringankan berbagai kewajiban yang harus dibayar.

"Saya selalu menunggu pencairan insentif Ketua RT untuk membantu pembayaran lainnya, karena gaji pensiunan saya sedikit," ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Wilson Faisol tidak dapat dikonfirmasi.

Saat dihubungi ke nomor telepon 0812-7222-XXXX tidak direspon, begitu juga ketika dikirim pesan singkat (short message service (SMS) tidak dibalas. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Andi Panjaitan