MOMENTUM, Sukadana-- Bupati Lampung Timur (Lamtim) Dawan Rahardjo berkomitmen memberi pelayanan terbaik terhadap masyarakat setempat.

Salah satunya, dengan cara memangkas sejumlah birokrasi yang dinilai menghambat kemajuan daerah setempat.

Sejak resmi dilantik sebulan lalu, setidaknya Dawam sudah berhasil berinovasi dalam tiga hal. Pertama, mempermudah masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

“Jadi, sekarang ini warga tidak perlu lagi jauh- jauh datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ujarnya saat menerima kunjungan redaksi Harian Momentum, Selasa (30-3-2021).

Untuk urusan administrasi kependudukan seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) cukup datang ke kantor Kecamatan setempat.

“Silahkan urus dokumen kependudukan di kantor Camat. Seperti KTP, setelah perekaman langsung pulang saja. Nanti setelah jadi, e-KTP akan dikirim langsung ke rumah warga melalui kantor pos,” jelasnya.

Dawam juga menegaskan, dalam proses pelayanan administrasi kependudukan tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Kalau dikenakan biaya dalam pengurusan atau pelayanan administrasi kependudukan ini, maka kepala dinasnya akan saya copot,” tegas Dawam.

Hal serupa juga dia terapkan dalam hal kepengurusan dokumen perizinan. Jika sebelumnya prosesnya terkesan berbelit- belit, sekarang sudah lebih mudah.

“Untuk izin tertentu, kita pastikan selesai dalam satu hari. Jika memang hal itu memungkinkan dilakukan kenapa harus dipersulit,” tegasnya.

Dawam juga telah menerapkan sistem baru dalam kenaikan pangkat/ golongan berkala terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.

“Selama ini kan prosesnya manual. Sekarang telah kita terapkan sistem baru. Saat ini Lamtim menjadi pelopor di Provinsi Lampung dalam hal tersebut,” jelasnya.

Selama ini Dawam mengaku prihatin terhadap ASN yang berdinas jauh, harus bersusah payah datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya untuk mengurus kenaikan pangkat.

“Coba bayangkan. Setelah selesai mengurus kenaikan pangkat/ golongan, kenaikan gajinya hanya sedikit. Tapi ongkos yang harus mereka keluarkan cukup besar. Makanya kita terapkan sistem ini,” katanya.

Menurut Dawam, kepala daerah merupakan pelayan masyarakat. Sehingga berkewajiban mempermudah segala urusan. 

Atas dasar itulah dia memilih tinggal di rumah dinas bupati, ketimbang di Kota Bandarlampung. Agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal. 

“Coba bayangkan jika saya tetap tinggal di Bandarlampung. Setiap hari harus menghabiskan waktu empat jam bolak- balik dari rumah ke kantor. Kalau waktu empat jam itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kan sangat berguna,” jelasnya.

Dawam mengatakan, tahap awal kepemimpinannya bersama Azwar Hadi akan fokus membenahi internal pemerintahan.(**)

Laporan: Arif Fahrudin

Editor: Andi Panjaitan