MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi I DPRD Lampung siap membantu Gubernur Arinal Djunaidi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui konsep smart village (desa cerdas).

Karena itu, Komisi I DPRD Lampung akan membantu menyosialisasikan program smart village.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Yozi Rizal saat Diskusi bertema "Membedah Konsep Smart Village" di Cafe Unsilent Bandarlampung, Senin (5-4-2021).

"Kami nanti akan sosialisasikan program smart village, lewat kegiatan reses. Kita ingin semua desa berbondong-bondong ikut program ini," kata Yozi.

Dia meyakini, melalui program itu, Lampung akan lebih baik lagi. "Saya yakin bila daerah maju, kita semua pasti akan maju," ujarnya.

Dia juga memastikan, akan berkunjung ke desa-desa yang sudah melaksanakan program berbasis digital tersebut. "Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village," sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina mengatakan, program itu untuk menciptakan tata kelola hingga membangun ekonomi yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan.

"Smart village berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan salah satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing," jelasnya.

Dia menyebutkan, ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

"Contohnya di Desa Margosari Kabupaten Pringsewu. Masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” terangnya.

Karena itu, pemerintah akan memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

"Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar di sini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa," tuturnya.

Selain itu, dia menyebutkan, konsep penting dalam smart village adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti terintegrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

"Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi. Ttidak akan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan semua desa mendaftar agar nanti kami," ajaknya.

Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyebutkan, pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan. 

Menurut dia, hal itu sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), dengan mengusung program penyiapan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.

Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village. (**)

Editor: Agung DW