MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawal keuangan daerah secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan.

Menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, ada beberapa kendala dalam pembangunan di daerah. Antara lain: perencanaan belum optimal, program antar dinas yang kurang harmonis dan pengawasan internal yang belum fokus.

"Karena itu, BPKP akan mengawal keuangan dan pembangunan di daerah secara terintegrasi, sejak ditahap perencanaan," kata Agustina usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (7-4-2021).

Agustina mengatakan, BPKP juga bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi pembangunan dan keuangan di kabupaten/kota.

"Karena tidak mungkin BPKP bisa menjangkau seluruh daerah. Jadi kami akan bersama-sama APIP di daerah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan," terangnya.

Dia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk berkomitmen dalam bersinergi mengawal program pembangunan prioritas.

Dia berharap dengan koordinasi itu, BPKP bisa mengawal dan mengawasi program-program pemerintah daerah.

"Tujuannya adalah kita memberikan nilai tambah dalam pembangunan di daerah. Dan kalau ada potensi permasalahan kita akan mengantisipasi dan merumuskan solusinya," sebutnya.

Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Lampung Sumitro mengatakan, ada empat program prioritas yang dikawal: Kartu Petani Berjaya, Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bakauheni, Smart Village dan Smart School.

Dia menjelaskan, dalam mengawal empat program tersebut, ada lima tahap yang dilakukan.

"Pertama, kami melakukan survei pendahuluan. Ini sudah kami lakukan dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke pak gubernur," kata Sumitro.

Dalam penyampaian hasil survei itu, BPKP juga akan memberikan masukan apakah program yang dilaksanakan bisa menjawab visi misi Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia atau tidak.

Kemudian, BPKP akan melakukan penilaian resiko kegiatan terhadap empat program tersebut. Ketiga BPKP bersama satuan kerja terkait akan membuat SOP (standar operasional prosedur) dan pemantapan kegiatan pendahuluan.

"Intinya dalam suatu program kita harus lakukan mitigasi resiko. Dan kita akan berikan solusi bagaimana resiko itu bisa kita minimalisir," sebutnya.

Sehingga diharapkan tujuan empat program tersebut bisa tercapai dan masyatakat Lampung lebih berjaya.

Selanjutnya, dia mengatakan, BPKP akan memonitoring dan tahapan-tahapan kegiatan, agar sesuai dengan yang telah direncanakan.

"Terakhir kami akan buat laporan tertulis kepada bapak gubernur dan BPKP pusat, terkait hasil pengawalan itu," tutupnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW