MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Arinal Djunaidi berkomitmen mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi Lampung.

Meski demikian, ada beberapa permasalahan yang harus dituntaskan untuk mencapai hal tersebut.

Hal itu disampaikan gubernur saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Seminal Nasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung di Ballroom Hotel Radison, Rabu (30-6-2021).

"Saya akan berjuang maksimal membangun Lampung. Karena salah satu yang akan saya perjuangkan adalah bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa bangkit," tegasnya.

Gubernur menyatakan, mencapai kemandirian pangan secara nasional tidaklah mudah. Ada beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan terlebih dulu.

Arinal menjelaskan, permasalahan pertama kemandiran pangan adalah rendahnya investasi dalam negeri, khususnya di sektor infrastruktur pertanian. 

"Seperti akses jalan, irigasi, sistem logistik dan gudang penyimpanan yang pastinya berdampak pada tingginya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen," jelasnya.

Sehingga, gubernur pun akan melaksanakan perbaikan infrastruktur serentak di seluruh ruas jalan provinsi tahun 2022.

"Kemudian, irigasi sudah saya bicarakan, mengingat lahan ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kepentingan komoditas. Terkait penyimpanan, akan baik apabila terdapat kontinuitas produksi," tuturnya.

Berikutnya, Arinal mengungkapkan, adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian membuat lahan pertanian menjadi semakin berkurang. "Fakta seperti sudah sering terjadi di banyak wilayah pertanian," ujarnya.

Kemudian, ketidakstabilan pasar nasional maupun internasional merupakan problematika yang sering dihadapi. 

"Untuk memenuhi kebutuhan pangan sekalipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting," terangnya.

Keempat, kebijakan politik yang diputuskan cenderung belum mengakomodir persoalan pangan di daerah. "Terutama yang berkaitan dengan orientasi kepada konsep kemandirian pangan," ucapnya.

Karena itu, Pemprov Lampung telah mencanangkan program prioritas peningkatan produksi pangan utama yang bekelanjutan. 

"Dan telah didokumentasikan dalam perencanaan 5 tahun kedepan (RPJMD). Khususnya terdapat dalam misi kelima yakni membangun ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan," terangnya.

Arinal menyebutkan beberapa program itu antara lain: Kartu Petani Berjaya (KPB), Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peningkatan Ketersediaan Pangan, dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian.

Selain itu, Pemprov Lampung juga terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga mampu menunjang ketersediaan pangan bagi masyarakat Lampung.

Karena itu, Arinal berharap penguasaan lahan bagi masyarakat harus mencukupi yang  memungkinkan petani mengembangkan beragam kegiatan usaha taninya.

"Kemudian, infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi, jalan dan listrik harus tersedia. Teknologi pertanian yang disesuaikan, sarana produksi seperti modal, benih, pupuk dan pestisida serta peralatan penunjang lainnya yang mendukung. Jaminan pasar yang terkait dengan jaminan harga atau bentuk lainnya," terangnya.

Tidak hanya itu, Arinal juga memberi peluang bagi pengembangan usaha dalam memperbesar nilai tambah dan memberi pendampingan dalam adaptasi serta mitigasi akibat perubahan iklim.

Gubernur juga meminta dukungan kepala daerah dalam meningkatkan sektor pertanian, guna mewujudkan kemandirian pangan. 

"Karena objek pembangunan ada di kabupaten, sehingga harus ada kepedulian dari bupati di sektor pertanian. Yang lebih penting, paradigmanya harus diubah," terangnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur mengatakan, Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil pangan unggulan. 

"Hampir semua komoditi Lampung masuk 10 besar bahkan mendunia, seperti ubi kayu (singkong), nanas, pisang, jagung, padi, dan lainnya," jelasnya. 

Gubernur menerangkan, produksi singkong di Lampung merupakan yang tertinggi secara nasional. Totalnya mencapai 4.929.000 ton atau setara dengan 30,15 persen dari kebutuhan nasional. 

Begitu juga dengan tanaman nanas yang mencapai 699,243 ton atau sekitar 31,84 persen dari kebutuhan nasional.

"Khusus untuk komoditas padi berdasarkan data BPS 2020 berada di peringkat 6 nasional dan peringkat 2 se-Sumatra. Dengan jumlah produksi 2.164.089 ton. Tapi berdasarkan data saya, produksi padi kita sebesar 2,65 juta ton. Kebutuhan Lampung sebesar 1,2 juta ton, dan kelebihan 1,4 juta ton  disuplai ke jakarta dan beberapa provinsi di sumatera," jelasnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW