MOMENTUM, Bandarlampung--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung mendorong adanya penguatan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatmen).

Khususnya di enam daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4: Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Pringsewu dan Tulangbawang Barat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Zunianto saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

"Kapasitas 3T di Provinsi Lampung harus terus dinaikan. Guna memastikan tingkat keterpaparan berkurang, imunitas membaik, tingkat kematian menurun dan rasio kesembuhan semakin tinggi," terangnya.

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 31 Tahun 2021. Ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021.

"Dalam kedua surat itu secara jelas dan tegas bahwa di Lampung, khususnya di enam kabupaten/kota harus dilakukan penguatan 3T," terangnya.

Pertama, dia menyebutkan, testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen. 

"Dan target testing harian Pringsewu 6.097, Tulangbawang Barat 4.158, Lampung Timur 15.918, Bandarlampung 16.331, Lampung Selatan 15.456 dan Lampung Barat 4.613," terangnya.

Kedua, menurut dia, tracing atau penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 orang kontak erat dari kasus konfirmasi covid-19.

"Tiga, treatmen (perawatan) perlu dilakukan secara komperehensif sesuai berat gejala," jelasnya.

Terkait dengan penguatan 3T, dia mengatakan, Fraksi PKS mendorong alokasi anggaran benar-benar efektif dan tepat guna.

"Sehingga tujuan dari Instruksi Mendagri dan Instruksi Gubernur Lampung bisa tercapai," tuturnya. 

Bahkan, Fraksi PKS mendorong agar testing mendapatkan alokasi anggaran yang optimal. "Sehingga testing tidak ada kendala, terutama pada sisi anggaran," ujarnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW