MOMENTUM, Bandarlampung--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung pembentukkan lima BUMD baru yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Lima BUMD yang akan dibentuk itu: PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya dan PT Lampung Usaha Energi.

Penolakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Puji Sartono saat Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (31-8-2021).

Puji menyebutkan, Fraksi PKS menilai pembentukan lima BUMD baru di tengah pandemi covid-19 belum tepat.

"Fraksi PKS menilai rencana pembentukan lima BUMD baru belum tepat dilakukan ditengah situasi saat ini," tegasnya. 

Menurut dia, dikhawatirkan pemerintah salah mengambil perencanaan bisnis, sebab ekonomi Lampung mengalami penurunan. 

"Karena resikonya akan berkali-kali lipat jika salah perencanaan di tengah pandemi, prediksi yang keliru atau kurang tempat pengalokasiannya," sebutnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan penyertaan modal yang dibutuhkan untuk membentuk lima BUMD baru mencapai Rp140 miliar.

Hal itu tertuang dalam rancangan raperda yang diusulkan Pemprov Lampung. Rinciannya: PT Wisata Lampung Indah Rp40 miliar, PT Agro Sejahtera Rp25 miliar, PT Trans Lampung Berjaya Rp25 miliar, PT Lampung Sarana Karya Rp25 miliar dan PT Lampung Usaha Energi Rp25 miliar.

Sehingga, Fraksi PKS pun menilai, anggaran itu lebih tepat dialokasi untuk pengembang masing-masing BUMDes yang ada. 

"Menurut hemat kami, Rp140 miliar itu akan lebih baik dialokasikan untuk penguatan 1.369 BUMDes aktif se-Provinsi Lampung," terangnya.

Dilain sisi, tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju dengan usulan Raperda pembentukan BUMD baru. Seperti Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem dan Gerindra.

Meski demikian, ada beberapa fraksi yang memberikan catatan dalam pembentukan BUMD tersebut.

Salah satunya Fraksi Demokrat yang menyatakan akan mengikuti proses pembahasan Raperda pembentukan BUMD.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Angga Satria Pratama mengatakan, ditengah pandemi covid-19 banyak sektor yang terdampak. Bahkan ada beberapa sektor yang terpuruk.

Karena itu, Pemprov diminta agar proyeksi pembentukan BUMD dihitung secara matang agar tidak menjadi beban.

"Membuat rencana bisnis ditengah pandemi harus mengadaptasi dengan situasi saat ini. Jika proyeksi ini tidak dihitung dengan matang justru berdirinya BUMD akan menjadi beban bagi pemda," jelasnya.

Dia pun menyoroti jumlah BUMD yang akan didirikan Pemprov Lampung. "Rencana bisnis yang ada apakah tidak memungkinkan untuk dikelola dengan BUMD saat ini," ujarnya.

Sehingga, dia pun menyatakan Fraksi Demokrat akan mengikuti pembahasan raperda secara kritis. 

"Maka Kami akan mengikuti secara kritis setiap pembahasan raperda untuk melihat sejauh mana urgency berdirinya BUMD tersebut," jelasnya.

Dia menyebutkan, Fraksi Demokrat lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19. (**)

Laporan/Editor: Agung DW