MOMENTUM, Bandarlampung--Dua pekan mendekati akhir tahun 2021 pun masih terus diperbincangkan oleh banyak pihak. Mengapa demikian? pemberlakuan aturan terkait PPKM Level 3 selama libur NATARU yang sempat dituturkan oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam beberapa waktu silam ternyata mengalami perubahan pelaksanaan.

Bahkan kepastian informasi itupun turut disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkapkan bahwa aturan tersebut batal diterapkan secara serentak di seluruh wilayah di tanah air, melainkan hanya pada sejumlah daerah tersisa khususnya di Pulau Jawa Bali.

Menyoroti keadaan tersebut ternyata memunculkan kebingungan publik. Bagaimana tidak, berharap agar benar-benar dimengerti dan dipahami masyarakat luas dari hulu ke hilir justru menunjukkan komunikasi publik yang belum tersentralisasi secara koordinatif dari para pemangku kebijakan sebagai garda terdepan di masa pandemi dan adaptasi new normal sejauh ini. Dalam fase krisis sekarang, tentu komunikasi publik yang dilakukan oleh elit pemerintah adalah kebutuhan penting untuk mencegah, mengobati serta mengendalikan turbulensi yang terjadi, terutama melalui praktik kebijakan formil yang semakin bervariasi.

Selain itu kelonggaran aturan PPKM dengan berbagai levelnya yang berangsur-angsur menuju pulih, membuat penggunaan moda transportasi seperti kendaraan pribadi ataupun rombongan bus wisata terlihat sudah mulai berdatangan dan meramaikan berbagai lokasi wisata. Pergerakan mobilitas yang cukup tinggi inipun bahkan digadang-gadangkan akan terus berlangsung sampai dengan awal tahun mendatang, yang mana didukung juga dengan adanya izin dan hak cuti kerja.

Program bangkitnya sektor pariwisata Indonesia, seiring waktu gencar dikembangkan oleh para stakeholders. Pemanfaatan ruang digital yang sungguh kreatif terus dioptimalkan untuk mengkampanyekan beragam potensi pariwisata yang dimanifestasikan pada prospek pembangunan pariwisata berkelanjutan di masa kini maupun di masa depan guna memulihkan perekonomian rakyat yang sempat terpuruk.

Antusias berwisata publik tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, namun juga telah banyak orang yang berlomba-lomba melakukan perjalanan ke luar negeri, meskipun sepulangnya harus melakukan karantina dengan biaya yang cukup fantastis. Aktifitas tersebut tentu kembali menghadirkan kerisauan atas wabah ganas yang diprediksikan masih belum selesai, “Adakah mitigasi bencana yang diprioritaskan untuk industri pariwisata di penghujung tahun 2021 agar tidak menjadi suatu boomerang baru ?”animo masyarakat yang masif seperti halnya pisau bermata dua antara peluang dan tantangan. Semakin lengkap informasi yang terpublish di beberapa media alternatif, maka akan semakin besar pula ketertarikan publik untuk mendatangi kawasan wisata tersebut. Sehingga harus diantisipasi sesolutif mungkin dalam mengurangi resiko bencana terlepas dari batalnya penerapan PPKM level 3 itu sendiri”.

Keseimbangan Komunikasi Pariwisata dan Komunikasi Bencana

Meningkatnya referensi berwisata publik di era sekarang tentu berangkat dari menjamurnya inovasi promosi serta branding pariwisata, terutama melalui fenomena experience tourism di jagat maya. Hal tersebut di satu sisi membuktikan kondisi progresif terhadap komunikasi pariwisata yang telah banyak dilakukan, salah satunya pada kegiatan: viral marketing yang secara strategis memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi berkala terkait kesiapan destinasi wisata di masa transisi saat ini baik yang ada di kota-kota besar ataupun di daerah pinggiran sekalipun.

Peniadaan aturan PPKM level 3 periode 24 Desember hingga 2 Januari 2022, bukan berarti menunda juga keseriusan pemerintah terhadap penegasan aturan berwisatanya publik di penghujung tahun yang sudah mulai menunjukkan keadaan kurang terkontrol dan bahkan mirisnya berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan di sekitar lokasi wisata yang kontradiktif dengan dasar panduan CHSE / Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Ketidakpedulian masyarakat yang gemar membuat kerumunan massa di beberapa ruang publik harus sepenuhnya dibekali dengan mitigasi bencana, khususnya melalui peran media massa.

Media dapat melakukan pendekatan komunikasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat/sebagai early warning system guna menghindari keadaan awal datangnya pandemi lalu.

Mitigasi dalam komunikasi bencana merupakan serangkaian sinergi, kerja sama yang erat dan bahkan komunikasi terbuka untuk mencapai pemberdayaan pengetahuan seluruh kalangan masyarakat dalam memecahkan masalah yang sedang terjadi.

Upaya penyebaran informasi yang dilakukan juga diharapkan dapat mengubah perilaku tanggap bencana termasuk mampu menggiring perspesi masyarakat domestik maupun mancanegara agar percaya maupun meyakini industri pariwisata di penghujung tahun inipun siap kembali ke situasi semula dan tentu saja aman dari covid-19.

Tidak ada salahnya bersama-sama untuk semakin menguatkan kesadaran serta partisipasi nyata dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan demi memuaskan gairah berwisata.(**)

Oleh: Dyaloka Puspita Ningrum, S.I.Kom.,M.I.Kom, penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta.