MOMENTUM, Bandarlampung--CV Sinar Laut Lampung menyimpan 32 ribu dus atau sekitar 356 ribu liter minyak goreng hasil produksinya sejak Januari 2022.

Direktur CV Sinar Laut Andre Setiawan mengaku, sudah melaporkan stok tersebut dan terdaftar di Kementerian Perdagangan RI.

"Kalau penimbunan tidak ada ya. Karena dari awal stok ini kita sudah laporkan pada 1 atau 2 Februari. Sebenarnya stok ini dari Januari. Total ada 32 ribu dus atau 356 ribu liter," kata Andre saat diwawancarai, Selasa (22-2-2022).

Dia menjelaskan, ratusan ribu liter tersebut belum disalurkan lantaran adanya selisih harga jual dari CV Sinar Laut dan harga eceran tertinggi (HET).

"Kita tuh hari Jumat kemarin diundang Menteri Perdagangan untuk dipertemukan dengan eksportir yang akan membeli stok lama. Tapi stok lama itu harga tinggi. Sedangkan pemerintah ada HET Rp14 ribu perliter," jelasnya.

Karena itu, Kementerian Perdagangan RI dan eksportir mencoba menjembatani masalah selisih harga minyak goreng tersebut.

"Jadi eksportir itu membeli dengan harga standar Rp18 ribu perliter. Lalu menjual ke kami dengan HET. Di situ kami tidak boleh mengambil keuntungan satu rupiah pun san langsung kita sebar ke masyarakat," sebutnya. 

Dia pun menyatakan akan segera mendistribusikan ratusan ribu liter minyak goreng merk Sinar Laut tersebut kepada masyarakat.

Sementara, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Ari Rachman Nafarin memastikan tidak ada penimbunan minyak goreng.

"Tidak ada dugaan menimbun, karena memang administrasi belum selesai. Karena ada selisih harga yang mereka beli Rp18 ribu sedangkan harga pemerintah Rp14 ribu," tuturnya.

Sehingga pemerintah melalui Kemendag akan mengganti selisih harga tersebut. "Tapi penggantian kekurangan harus melalui pengecekan. Nah kita abaikan dulu itu yang penting tersalurkan ke masyarakat. Nanti verifikasi menyusul dan kita awasi," tegasnya.

Dilain sisi, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Lampung Zimmi Skil mengatakan, pendistribusian minyak goreng itu nantinya melalui Bulog.

"Kita sarankan menggunakan skema agar tepat sasaran. Kita ada Bulog yang punya rumah pangan untuk seluruh Provinsi Lampung sekitar 300 gerai yang ada di pasar tradisional jadi skemanya melalui Bulog dan terjamin sampai konsumen sesuai HET," jelasnya.

Kemudian, skema kedua akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota agar melakukan operasi pasar. Sehingga harga tersebut bisa terjamin sampai ke masyarakat. (**)