MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien serta transparan.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemprov Lampung mangadakan Workshop Clearing House di Ballroom Hotel Bukit Randu Bandarlampung, Rabu (18-5-2022).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wahana untuk menambah pemahaman dan wawasan para pejabat di lingkungan pemprov. s

"Sehingga diharapkan semua pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik serta tidak tersandung permasalahan hukum," kata Fahrizal.

Terlebih, menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dari Gubernur Arinal Djunaidi. Terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pak Gubernur dan beberapa kali ditekankan oleh Presiden. Yaitu untuk melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran APBD sesuai dengan jadwal," jelasnya.

Sebab, penyerapan anggaran dapat memberikan banyak manfaat pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

"Apalagi seperti kita ketahui, bahwa saat ini pemerintah mengutamakan pembelian barang dan jasa buatan dalam negeri. Target kita saat ini 40 persen. Sehingga barang-barang UMKM itu laku terjual dan perekonomian dapat tumbuh," sebutnya.

Selain itu, gubernur juga menekankan agar dapat memahami aturan yang berlaku dan menghindari konflik kepentingan.

"Jangan sampai keluar dari aturan, apalagi melanggar, Insya Allah dengan pertemuan hari ini pemahaman teman-teman semakin mantap dan tidak ada lagi keragu-raguan, dan jangan sampai ada lagi conflik of interest," sebutnya.

Sementara, Inspektur Lampung Fredy mengatakan, kegiatan itu bertujuan memberikan arahan sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya bisa lebih baik.

"Sehingga akan mengurangi temuan-temuan. Mulai dari harga satuan, proses pengadaan dan review yang kita lakukan," jelasnya.

Dia pun berharap, pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung dapat lebih efektif, efisien dan transparan.

Senada, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Lampung Slamet Riadi menyampaikan, workshop tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran (PA)/KPA dan PPK terkait peran aparat penegak hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Diharapkan permasalahan hukum dapat dihindari sejak dini, dan hasil pekerjaan benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan," tuturnya. (**)