Harianmommentum.com-- Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjojo,
akan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.
Salah satunya dengan menggandeng tokoh agama.
"Karena disinyalir ada banyak desa yang masih belum melibatkan
masyarakat," katanya di sela penandatanganan MoU dengan Gereja Masehi
Injil Timor (GMIT) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Sabtu (21/10).
Eko berharap kerja sama dengan GMIT dapat diikuti oleh
lembaga-lembaga keagamaan lain. Mengingat tokoh agama sangat disegani
masyarakat, sehingga akan berkontribusi positif terhadap pengawasan penggunaan
dana desa.
"Agar kepala desa tidak terjebak pada moral
hazzard," ujarnya.
Langkah menggandeng tokoh agama juga merupakan salah
satu cara yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo
yang meminta optimalisasi penggunaan dana desa.
"Ketika Pak Presiden meminta untuk dipastikan
menggunakan sistem swakelola, maka gereja dan tokoh agama lain dapat ikut
mengawasi," jelas Eko.
Ketua Komisi V DPR RI, Fairy Djemi Francis,
menambahkan bahwa mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat juga menjadi
catatan yang diberikan pihaknya kepada Kemendes.
"Para tokoh agama ini nantinya bisa dilibatkan
sejak perencanaan, sampai pengawalan," ujarnya.
Senada, Ketua Sinode GMIT, Pendeta Louise Merry
Kolimon, menyambut baik kerja sama itu. Menurutnya, gereja akan ikut aktif
terlibat dalam pembangunan desa.
"Terdapat dua ribu gereja lokal di bawah GMIT ini
yang merupakan gereja protestan di wilayah timur. Dan terdapat 1.300 pendeta
yang siap melayani di desa-desa," jelasnya.
Kesepahaman bersama sendiri meliputi pemberdayaan
masyarakat melalui dana desa, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan
dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan ekonomi
masyarakat. Serta pengawasan dan pemanfaatan penggunaan dana desa. (rmol)
Editor: Harian Momentum