MOMENTUM, Bandarlampung--Melihat kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dianggap tidak mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kecil, maka dari itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH,  pada Rabu, (7-9-2022).

Ketua GMNI Bandarlampung, Ichwan Aulia menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan keputusan seluruh komisariat se-Bandarlampung untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan membangun komunikasi yang baik dengan Ketua DPRD Lampung.

”GMNI selaku mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah," kata Ichwan Aulia. 

Dalam audiensi tersebut, Ichwan memaparkan beberapa poin yang menjadi tuntutan GMNI yaitu mendesak presiden RI menurunkan harga BBM, mendesak pemerintah daerah untuk memberantas mafia BBM bersubsidi secara menyeluruh, tuntas dan maksimal.

Kemudian, mendesak presiden RI agar mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta  mendesak presiden RI untuk transparansi alokasi subsidi BBM sejelas-jelas nya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan kenaikan BBM disebabkan karena kecurangan terhadap penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran dan semakin besarnya subsidi yang dikeluarkan negara sehingga terpaksa mengambil keputusan menaikan harga BBM

“Keputusan ini domainnya di pemerintah pusat, kita hanya menjadi fasilitator untuk rakyat dan pelaksana putusan dari pusat,“ jelas Mingrum.

Dia meminta kepada sejumlah dinas terkait untuk melakukan pendaataan ulang bagi penerima bantuan dampak kenaikan BBM agar tepat sasaran serta bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah.

“Saya ingatkan sekali lagi jika ada potensi penyalahgunaan program bantuan yang tidak tepat sasaran, saya minta semua pihak untuk lapor baik melalui surat atau datang langsung, saya pastikan akan ditindak lanjut," tegasnya.