MOMENTUM, Bandar Lampung--Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD LPM Lampung Tahun 2026 dengan tema Membangun Lampung Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam forum tersebut, LPM menegaskan komitmennya untuk ikut memberantas narkoba, kekerasan terhadap anak, hingga persoalan LGBT dan perdagangan anak.

Ketua DPP LPM, Ahmad Doli Kurniawan, mengatakan fungsi LPM harus bersinergi sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kekuatan LPM ada pada jaringannya yang telah terbentuk hingga tingkat desa.

"LPM ini sudah punya jaringan, entitasnya sudah sampai desa. Meski tidak ada DPD, tidak berpengaruh, LPM di desa tetap ada. Kita harus bersinergi dengan pemerintah untuk berjalan bersama," ujar Ahmad Doli.

Ia menegaskan peran LPM harus lebih konkret dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya secara struktural. LPM, kata dia, memiliki komitmen untuk ikut memberantas peredaran narkoba dan kekerasan terhadap anak yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait.

"Soal LGBT ini juga seperti api dalam sekam. Selanjutnya kasus penjualan anak juga menjadi perhatian kita," katanya.

Ahmad Doli mengapresiasi DPD LPM Lampung sebagai LPM terbaik di Indonesia. Menurutnya, banyak program yang telah dilaksanakan dengan hubungan sinergi yang baik dan berjalan.

"Lampung merupakan LPM yang terbaik. Banyak program yang dilaksanakan, sinerginya baik dan berjalan. Saya apresiasi LPM Lampung jadi terbaik di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun dinilai terbaik, LPM tetap pada prinsipnya tidak berpolitik dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyoroti kondisi Lampung yang 70 persen wilayahnya berada di desa dengan komoditas unggulan. Ia menyebut kemiskinan masih banyak terjadi di desa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih berada di urutan ke-26.

Namun, ia mengungkapkan tingkat kemiskinan di Lampung terus menurun. Jika nasional turun 0,3 persen, Lampung turun hingga 1 persen atau tiga kali lebih cepat. Hal ini didukung program pemerintah pusat yang langsung masuk ke desa sehingga ekonomi desa semakin bergerak naik.

"Tidak ada pemotongan Dana Desa. Program pusat langsung ke desa, ekonomi desa makin bergerak naik," kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan, Pemprov Lampung saat ini mendorong program hilirisasi di tingkat desa dan mengajarkan masyarakat desa untuk menjadi pelaku hilirisasi. Program ini membutuhkan keterlibatan LPM sebagai pendamping.

Termasuk program swasembada pupuk cair pada 2027, LPM diharapkan bisa terlibat langsung di lapangan.

"Hilirisasi butuh pendampingan. 2027 kita sudah swasembada pupuk cair, LPM bisa terlibat di sini," ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga melakukan pelatihan bagi anak muda di desa, dan LPM juga dapat berperan sebagai pendamping.

Ketua DPD LPM Lampung, Bastian, mengatakan Musda menjadi momentum untuk memperkuat peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.(**)