MOMENTUM, Bandarlampung -- Anggota DPRD Kota Bandarlampung, Yuhadi, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Lampung periode 2026–2031. Ia mendapat dukungan dari 15 DPD LPM kabupaten/kota se-Lampung dalam Musyawarah Daerah (Musda) V di Hotel Horison Bandarlampung, Rabu (21/10/2026).

Yuhadi menggantikan Ahmad Bastian, anggota DPD RI yang juga menjabat Wakil Ketua Umum LPM RI. Yuhadi sebelumnya dikenal sebagai mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung selama dua periode.

Musda yang mengusung tema Membangun Lampung Menuju Indonesia Emas 2045 itu dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPP LPM Ahmad Doli Kurniawan.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu meminta kepengurusan LPM yang baru ikut mengawal pembangunan desa, terutama program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan mendorong perekonomian masyarakat.

Mirza menyebut sekitar 70 persen wilayah Lampung berada di kawasan perdesaan yang memiliki beragam komoditas unggulan. Namun, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung berada di peringkat ke-26 nasional.

Baca Juga: Musda LPM Lampung 2026, Ahmad Doli Kurniawan Tekankan LPM Harus Bersinergi

Meski demikian, ia menyatakan angka kemiskinan di Lampung menunjukkan tren penurunan yang lebih cepat dibandingkan nasional. Menurutnya, penurunan kemiskinan di Lampung mencapai 1 persen, sedangkan secara nasional sekitar 0,3 persen.

"Alhamdulillah, Lampung menurun tiga kali lebih cepat dari nasional. Ini karena tidak ada pemotongan Dana Desa, program pusat langsung ke desa, sehingga ekonomi desa makin bergerak naik," ujar Mirza.

Mirza mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong hilirisasi di tingkat desa agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan pendampingan langsung agar masyarakat desa dapat menjalankan proses produksi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Karena itu, LPM diharapkan berperan aktif mendampingi masyarakat.

"Program Lampung mengajarkan masyarakat desa menjadi pelaku hilirisasi, ini butuh teman-teman LPM. Hilirisasi butuh pendampingan," tegasnya.

Salah satu program yang disorot adalah target swasembada pupuk cair pada 2027. Mirza berharap LPM terlibat dalam pendampingan pembuatan dan pemanfaatan pupuk cair organik untuk mendukung kebutuhan petani.

"2027 kita sudah swasembada pupuk cair, LPM bisa terlibat di sini. Ini peluang besar untuk petani kita," katanya.

Selain hilirisasi, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan keterampilan generasi muda desa melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan. LPM diharapkan ikut mendampingi program tersebut agar anak muda memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan usaha produktif di daerahnya.

"Pemprov juga melakukan pelatihan anak muda, di sini LPM bisa juga terlibat menjadi pendampingan. Kita ingin anak muda desa produktif dan tidak hanya mengandalkan sektor formal di kota," ujar Mirza.

Sementara itu, Ketua DPP LPM Ahmad Doli Kurniawan menegaskan, LPM harus memperkuat sinergi dengan pemerintah sebagai mitra strategis pembangunan. Ia berharap peran organisasi tersebut semakin konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam Musda V tersebut, LPM juga menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkoba, pencegahan kekerasan terhadap anak, serta penanganan perdagangan anak dan berbagai persoalan sosial lainnya. (*)