MOMENTUM, Bandarlampung--Realisasi belanja Kota Bandarlampung menempati peringkat terbawah secara nasional, yakni hanya sebesar 68,81 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, di Aula Gedung Semergou Kantor Pemerintah Kota Bandarlampung, Kamis (23-2-2023).
Pada acara bertajuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Kota Bandarlampung itu, Fatoni mengungkapkan realisasi tersebut berdasarkan data Kemendagri.
"Dalam realisasi belanja, Bandarlampung menempati peringkat terbawah secara nasional. Yakni 68,81 persen," kata Fatoni seperti dilansir dari laman keuda.kemendagri.go.id, Senin (27-2-2023).
Selain itu, realisasi pendapatan kota setempat pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022, berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional.
"Dengan capaian angka 82,08 persen," ujarnya.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja APBD. Salah satunya, pelaksanaan lelang terlambat.
"Umumnya karena prosesnya baru dimulai pada bulan April. Bahkan ada yang baru dimulai pada bulan Agustus atau September," jelasnya.
Karena itu, Tim Kemendagri mengambil langkah awal dalam mendorong percepatan realisasi APBD sejak awal tahun dan penanganan inflasi.
"Upaya ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) asistensi percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi serta peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah Kota Bandarlampung," jelasnya.
Bahkan, dilakukan asistensi penganggaran penanganan inflasi dan peningkatan kapasitas sumber saya manusia (SDM).
"Kami juga, menysosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan serta peningkatan kapasitas SDM," terangnya.
Dia juga menyampaikan, realisasi APBD sejak awal tahun akan memacu peredaran perekonomian. Hal itu bakal meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kemudian, memacu belanja pihak swasta, menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Sehingga, dia menegaskan daerah perlu menggenjot realisasi APBD sejak awal tahun, agar kinerja pemerintah daerah meningkat.
"Pembangunan bisa dilakukan sejak awal tahun, pelayanan publik diperbaiki sepanjang tahun dan daya saing daerah meningkat. Semua itu akan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Sayangnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah (BPKAD) Bandarampung Muhamad Nur Ram’dhan belum dapat dikonfirmasi.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon ke nomor 0813-7909-XXXX tidak menjawab. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak menjawab. (**)
