MOMENTUM, Gunungsugih--Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sedang mengupayakan perbaikan infrastruktur atau jalan rusak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mengatakan, saat ini sedang berfokus pada tiga hal untuk menjawab aspirasi masyarakat. Yaitu, percepatan perbaikan jalan rusak, peningkatan ekonomi, dan keamanan.

"Untuk kebutuhan percepatan perbaikan jalan di Lampung Tengah ini membutuhkan Rp2,4 triliun itupun hanya untuk semua jalan kabupaten saja," kata Ardito, Kamis 3 Juli 2025.

Ardito mengatakan, dalam percepatan pembangunan jalan rusak, hanya bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu meningkatkan PHD berjangka, melalui pinjaman, dan KPPU.

Dia mengatakan, apabila menggunakan opsi pinjaman, pihaknya hanya bisa mengajukan, untuk nominal yang akan diterima ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman.

Sementara, kata Ardito, pihaknya mengajukan angka maksimal sebab targetnya adalah memperbaiki jalan rusak dengan waktu secepat mungkin.

"Kalau kondisi keuangan kita baik, pengennya sih tahun depan selesai," ujarnya.

Diketahui bahwa infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah dianggap penting karena sebagai daerah terluas di Provinsi Lampung membutuhkan akses yang baik untuk masyarakat setempat, juga sebagai jalur ekonomi yang menjangkau setiap daerah.

Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) I Fraksi Nasdem, Pande Putu Agustin yang menyatakan siap mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak, bahkan jika harus meminjam uang sekalipun.

"Kalau pinjaman anggaran ke pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan-jalan rusak, saya siap mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun, bila pemkab meminjam uang untuk keperluan lain, maka saya siap menolak," kata Pande. 

Ia menilai, tidak bisa dipungkiri jika Kabupaten Lampung Tengah sangat luas.

Jadi tak ayal jika banyak dijumpai jalan rusak di seluruh kecamatan dan lambatnya perbaikan karena keterbatasan anggaran.

Sehingga dia mendukung jika pemkab melakukan upaya lebih untuk inisiatif meminjam uang ke pemerintah pusat agar percepatan perbaikan dapat terlaksana.

Selain itu, kata Pande, surat pengajuan pinjaman itu telah masuk ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

"Surat pinjaman ke Pemerintah Pusat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk di kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dimana saya sudah melihatnya langsung," ujarnya.

Meski demikian, kata Pande, pihaknya perlu mengetahui secara langsung program apa yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan uang pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Dia pun tak ingin anggaran pinjaman ini menjadi beban baru bagi APBD Lampung Tengah.

Sehingga, pihaknya ingin mendapatkan paparan langsung dari Eksekutif atau OPD terkait yang nantinya akan mengelola uang pinjaman tersebut.

"Tentunya, kita ingin anggaran pinjaman ini tepat sasaran. Jangan sampai anggaran pinjaman ini menjadi beban baru APBD Lampung Tengah," katanya.

"Saya sebagai pihak dari legislatif belum mengetahui program apa yang akan direalisasikan dari anggaran pinjaman Pemerintah Pusat tersebut. Saya ingin antara Eksekutif dan Legislatif duduk bersama membahas program yang akan direalisasikan," katanya. (*)