MOMENTUM, Blambanganumpu--Pemkab Waykanan berhasil memediasi penyelesaian polemik kerusakan tanah ulayat masyarakat adat Buay Pemuka Pangeran Udik seluas 987, 54 hektare yang dikelola PTPN 1 Regional 7.

Mediasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Machiavelli HT berlangsung di Ruang Rapat Buay Pemuka Pangeran Tuha, kantor pemkab setempat, Rabu (13-8-2025).

Rapat mediasi dihadiri pihak-pihak terkait: Empat Penyimbang Adat Buay Pemuka Pangeran Udik Blambanganumpu dan perwakilan  PTPN 1 Regional 7, perwakilan Koandim 0427 , Polres, Kejaksaaan, dan Badan Pertanahan Nasional, serta para kepala organisasi perangkat daerah terkait,

Meski berlangsung alot, mediasi tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan: seluruh pihak terkait berkomitmen menjaga dan menghentikan kerusakan lingkungan dan aktivitas penanaman legal di lahan seluas 987, 56 hektare milik masyarakat Adat Buay Pemuka Pangeran Udik yang dikelola PTPN 1 Regional 7.

Kedua seluruh pihak terkait berkomitmen melarang segala aktivitas penambangan ilegal dan pengosong lahan dari segala aktivitas penambangan ilegal. Ketiga, kesepakatan tersebut  berlaku sejak ditandatangani oleh peserta rapat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Machiavelli HT mengapresiasi kesepakatan yang telah dicapai. Dia minta semua pihak melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik.  

"Kita semua sepakat dan berkomitmen untuk melarang segala aktivitas penambangan ilegal di lahan milik masyarakat Adat Buay Pemuka Pangeran Udik yang dikelola PTPN 1 Regional 7. Kesepakatan ini tentu harus kita laksanakan dengan baik," kata Machiavelli.

Diketahui, rapat tersebut sebagai tindak lanjut  Surat Koordinator Tim 12 FPM2A Buay Pemuka Pangeran udik tanggal 11 Juli, perihal permohonan mediasi dan hasil rapat pada tanggal 22 Juli 2025. (**)