MOMENTUM, Bandarlampung--Masa aksi unjukrasa dari kalangan mahasiswa soal isu pendidikan di Provinsi Lampung akhirnya mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Saat menemui masa aksi, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan pihaknya tidak ingin tuntutan tersampaikan namun hanya berhenti pada tataran wacana. 

Ia menyebut, bahwa kebijakan yang sebelumnya menjadi polemik telah dibatalkan.

Namun, ia menekankan masih ada persoalan krusial, terutama terkait siswa yang sudah terlanjur direkrut oleh SMA Siger.

“Kalau memang mau terhenti ya segera. Tapi anak-anak yang sudah masuk harus tetap kita akomodir. Jangan sampai mereka menjadi korban kebijakan,” kata dia, Senin (23-2-2026).

Ia menjelaskan bahwa persoalan itu tidak sederhana karena DPRD dan pemerintah daerah terikat aturan kementerian yang melarang penambahan rombongan belajar (rombel) di tengah tahun ajaran.

Karenanya, solusi konkret harus segera dirumuskan agar tidak merugikan siswa. Tak hanya soal siswa, Yanuar juga menyoroti persoalan tenaga pengajar di SMA Siger.

"Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan, sekolah tersebut tidak menggunakan guru SMA kewenangan provinsi, melainkan guru SMP yang berada di bawah kabupaten/kota. Tapi ini perlu kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari," kata Yanuar menyikapi salah satu tuntutan masa aksi soal Sekolah Siger.

Dalam kesempatan itu, Yanuar juga menanggapi soal tuntutan digratiskannya sekolah. Ia mengakui bahwa program sekolah gratis memang sudah berjalan, namun baru mampu mencakup SMA dan SMK negeri. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi kendala utama perluasan program tersebut.

“Anggaran pendidikan tahun 2026 sedang kita bahas agar lebih proporsional antara pembangunan infrastruktur dan pendidikan. IPM kita masih terendah di Sumatera. Ini harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Sepakat dengan gelombang aspirasi dari mahasiswa, sorotan tajam juga ia tujukan pada nasib guru honorer, khususnya daerah terpencil.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan pengalamannya menerima laporan tentang sembilan guru wilayah Suoh yang hanya menerima honor Rp200 ribu per bulan, padahal harus menyeberangi lautan demi mengajar.

“Ini menyentuh hati. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi honornya sangat minim. Saya sudah minta agar ini menjadi perhatian serius,” terangnya.

Dia mengatakan, kehadiran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi justru menjadi energi tambahan bagi Komisi V. 

Ia mengaku selama ini pihaknya telah berjuang dalam pembahasan anggaran pendidikan, namun dukungan mahasiswa memperkuat dorongan agar perubahan benar-benar terwujud.

Dia memastikan bahwa pimpinan DPRD turut mengawal persoalan ini. Komisi V juga berkomitmen menjadikan tuntutan mahasiswa sebagai pijakan kebijakan konkret pada tahun anggaran 2026.

“Kami tidak ingin ini hanya jadi wacana. Tahun 2026 harus ada langkah nyata,” tegasnya.

“Aspirasi yang disuarakan di ruang publik diharapkan bertransformasi menjadi kebijakan yang berpihak pada siswa, guru, dan masa depan pendidikan daerah,” imbuhnya.

Selain Yanuar Irawan, hadir pula Kadisdikbud Lampung Thomas Amirico, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Anggota Komisi V M Syukron Muchtar, Wakil Ketua Dewan Kostiana, serta anggota DPRD Lainnya seperti Lesti Putri Utami, Dewi Nadi dan Ketut Romeo untuk turun langsung menerima aspirasi dari para Aliansi tersebut.

Kadis Pendidikan Lampung Thomas Amirico menegaskan, pemerintah provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar 120 Miliar, tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk menutupi kebutuhan operasional pendidikan.

“Tahun ini Pemprov menganggarkan tambahan Rp120 miliar untuk Dinas Pendidikan. Sebelumnya sekolah masih memungut uang komite, namun sesuai kebijakan pemerintah, pungutan itu akan dihapus. Maka mulai Maret nanti akan disalurkan bantuan pendidikan daerah sebesar Rp120 miliar yang dicairkan per triwulan untuk menggantikan uang komite,” kata Thomas.

Dia mengatakan, untuk seluruh guru honorer di provinsi Lampung telah dilantik PPPK Paruh Waktu dan Full Waktu yang merupakan perhatian khusus pemprov Lampung.

“Seluruh guru honorer telah di angkat, baik full waktu dan paruh waktu. Untuk P3k paruh waktu khusus guru di gaji dengan 2,4 juta ini merupakan atensi khusus kepedulian pemprov Lampung,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan agar meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Siswa agar Angka Partisipasi Kasar (APK) juga meningkatkan.

“Pak gubernur juga telah memerintahkan kepada kami untuk meningkatkan SDM siswa maupun guru untuk kompetensinya supaya APK kita bisa meningkatkan,” ujar Thomas.

Selain itu, Thomas menegaskan menolak memberikan rekomendasi izin operasional SMA Siger karena persyaratan tidak terpenuhi.

Ia juga meminta agar siswa yang telah melakukan proses pembelajaran dapat dipindahkan.

“Khusus untuk SMA Siger secara tegas kami menolak memberikan rekomendasi izin operasional karena syaratnya tidak lengkap. Untuk siswa yang telah melakukan pembelajaran kami minta kepada yayasan sebelum penerimaan siswa baru segera dipindahkan,” tegasnya. (**)