MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Aula Tutwuri Handayani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13-4-2026)..

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/36/V.01/HK/2026. 

Dalam kesempatan itu, Mirza menyampaikan ucapan selamat sekaligus menitipkan harapan agar Dewan Pendidikan mampu mengambil peran strategis dalam memajukan sektor pendidikan di Lampung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada 13 profesional yang hari ini resmi dikukuhkan. Bapak dan Ibu adalah figur terpilih yang telah melalui proses seleksi dan diharapkan menjadi kekuatan pemikir, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan pendidikan di Lampung,” kata Mirza.

Dia menegaskan, keberadaan Dewan Pendidikan sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, tenaga pendidik hingga peserta didik. Dengan kolaborasi yang kuat, kebijakan pendidikan diyakini akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lanjut Mirza, menjadi salah satu fokus utama Pemprov Lampung. Pada 2025, IPM Lampung tercatat sebesar 73,98 atau naik 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya relatif stabil dengan rata-rata kenaikan 0,81 persen per tahun.

Menurut dia, capaian tersebut ditopang oleh umur harapan hidup 74,71 tahun, harapan lama sekolah 12,79 tahun, serta rata-rata lama sekolah 8,61 tahun. Daya beli masyarakat juga menunjukkan tren membaik. Namun demikian, secara nasional posisi Lampung masih berada di peringkat ke-26 sehingga diperlukan langkah percepatan yang lebih terukur.

Salah satu persoalan mendesak yang menjadi perhatian adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai lebih dari 20 ribu anak. Rinciannya, lebih dari 5 ribu anak di jenjang SD, lebih dari 10 ribu di SMP, serta lebih dari 4 ribu di SMA/SMK/SLB.

“Ini bukan sekadar data statistik, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Tantangan kita bukan hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memastikan aksesnya merata dan tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Selain persoalan ATS, Mirza juga menyoroti ketimpangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah, distribusi guru yang belum seimbang, serta ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya memperluas akses melalui program SMA Terbuka, memberikan afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T, serta menangani anak tidak sekolah secara terpadu lintas sektor. Pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan pembelajaran digital, serta penyusunan kurikulum yang selaras dengan potensi daerah.

Selain menghadirkan sekolah unggulan dan program kelas cangkok, Pemprov Lampung menjalankan kelas migran vokasi ke Jepang guna membuka peluang kerja internasional bagi generasi muda. Pemerintah daerah juga berkomitmen menghapus uang komite sekolah agar faktor biaya tidak lagi menjadi penghambat akses pendidikan.

“Kita menargetkan angka putus sekolah di Provinsi Lampung bisa ditekan hingga nol persen,” ujar Mirza.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Prof. Syafrimen menyatakan, siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi berbagai persoalan pendidikan.

“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Dewan Pendidikan akan ikut berpikir dan berinovasi untuk membantu gubernur menyelesaikan persoalan pendidikan secara bertahap,” jelasnya.

Dia menilai peningkatan mutu guru dan kualitas proses pembelajaran menjadi kunci utama. Menurutnya, masih sedikit lulusan SMA dan SMK di Lampung yang mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri.

“Kuncinya ada pada kualitas. Jika proses pembelajaran dan mutu guru kita perkuat, maka pendidikan di Lampung akan benar-benar menjadi fondasi kemajuan daerah,” sebutnya.

Terkait anggaran, Dewan Pendidikan akan melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan. Jika alokasi yang ada dinilai cukup, maka akan dioptimalkan. Namun jika belum memadai, pihaknya akan mendorong peningkatan anggaran agar sektor pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Dewan Pendidikan siap menjadi mitra strategis pemerintah agar pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan Provinsi Lampung,” tutupnya.