MOMENTUM, Bandarlampung--Realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang impresif. Hingga 14 April 2026, nilai pengadaan telah menembus Rp1,443 triliun atau 54,8 persen dari total rencana Rp2,649 triliun.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung Sukmawan Hendriyanto mengatakan, capaian tersebut menempatkan Lampung di posisi kedua secara nasional dalam progres pengadaan melalui penyedia.

“Dari rencana pengadaan sebesar Rp2,649 triliun, yang sudah terealisasi Rp1,443 triliun atau 54,8 persen. Secara nasional, Provinsi Lampung berada di peringkat kedua setelah Kalimantan Selatan 75,49 persen,” kata Hendri, Selasa (14-4-2026).

Menurut dia, percepatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar proses pengadaan dilakukan sejak awal tahun anggaran. Strategi tersebut dinilai penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun sekaligus mempercepat dampak ekonomi di masyarakat.

“Dengan percepatan di awal tahun, kegiatan pembangunan bisa segera berjalan dan perputaran uang di masyarakat ikut meningkat,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, tingginya realisasi pengadaan didominasi sektor konstruksi, khususnya pekerjaan di bidang Bina Marga. Sejumlah proyek strategis tersebut juga diperkuat melalui skema pinjaman daerah senilai Rp1 triliun yang saat ini telah berjalan.

“Pengadaan jasa konstruksi, baik untuk perencanaan maupun pekerjaan fisik jalan dan gedung, menjadi penyumbang terbesar. Termasuk jasa konsultansi seperti pengawasan dan perencanaan,” ungkapnya.

Selain konstruksi, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sektor perindustrian dan pertanian turut berkontribusi terhadap capaian nilai pengadaan.

Proses pengadaan sendiri dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari tender, e-purchasing melalui e-Katalog, hingga pengadaan langsung oleh masing-masing OPD.

“Semua skema pengadaan kita manfaatkan. Tidak seluruhnya melalui BPBJ, karena e-purchasing dan pengadaan langsung dilaksanakan oleh OPD masing-masing,” sebutnya.

Untuk sisa rencana pengadaan yang belum terealisasi, dia memastikan seluruh proses masih berjalan dan telah diajukan oleh OPD terkait. Seluruh pembiayaan pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

“Semua masih berproses dan bergulir. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat hingga akhir tahun,” tutupnya. (adw)