MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. 

Komitmen itu ditegaskan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/5/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rakor tersebut diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah. Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rakor rutin mingguan itu dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga, khususnya komoditas pangan strategis. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam rapat tidak akan berarti tanpa implementasi nyata di lapangan.

“Rapat koordinasi ini kita laksanakan secara rutin dalam rangka mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah pusat berharap daerah berupaya mengendalikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang baik,” ujar Tomsi.

Tomsi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yakni pemantauan harga di pasar, pelaksanaan operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), serta pengawasan distribusi komoditas strategis agar harga tetap terkendali di bawah HET.

Ia meminta pemerintah daerah rutin turun ke pasar untuk memantau perkembangan harga dan segera mengambil langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas tertentu yang berbeda di setiap wilayah.

“Saya berharap teman-teman daerah betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, turun langsung ke pasar, rutin mengecek perubahan harga, kemudian melaksanakan upaya-upaya pengendalian. Kita harus fokus terhadap harga barang-barang tertentu yang setiap daerah berbeda-beda,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Secara nasional, inflasi bulanan pada April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen, inflasi tahunan 2,42 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen.

Rakor juga dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog yang menyampaikan perkembangan stok dan strategi menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial.

Pemprov Lampung menegaskan akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui TPID dan perangkat daerah terkait guna menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, serta ketersediaan pangan di seluruh wilayah Lampung.(**)