MOMENTUM, Jakarta -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memblokir 307.107 QR Code pelanggan BBM subsidi dan menjatuhkan sanksi pembinaan kepada 2.694 SPBU di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyalahgunaan serta memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil analisis transaksi digital dan pengawasan di lapangan. Banyak QR Code diketahui dibuat secara ilegal dan digunakan untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak sah.

"Kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Ini terus bergerak karena adanya QR Code yang diproduksi secara ilegal," kata Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Selain itu, BPH Migas memberikan sanksi pembinaan kepada 2.694 SPBU yang terbukti melanggar ketentuan, baik karena tidak mematuhi regulasi maupun melayani pembelian oleh pihak yang bukan konsumen berhak.

Menurut Wahyudi, pihaknya juga menemukan indikasi kerja sama antara oknum operator SPBU dengan pelaku penyalahgunaan BBM subsidi menggunakan dokumen dan identitas digital palsu.

Dari hasil pengawasan, BPH Migas mengoreksi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara sebanyak 24.711,17 kiloliter (KL) di 449 SPBU. Koreksi tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga hampir Rp470 miliar.

BPH Migas juga menemukan berbagai modus penyalahgunaan di lapangan, seperti penggunaan kendaraan dengan STNK mati, tangki kendaraan yang dimodifikasi agar mampu menampung BBM lebih banyak, hingga praktik pengisian berulang menggunakan banyak identitas digital.

Menurut Wahyudi, pelanggaran semacam itu banyak ditemukan di jalur Lintas Sumatera.

Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah skema "helikopter", yakni satu kendaraan melakukan pengisian BBM berkali-kali dalam sehari menggunakan QR Code dan nomor polisi yang berbeda.

Dalam satu kasus, petugas menemukan seorang pelaku memiliki 16 QR Code dengan 16 nomor polisi berbeda untuk mengisi satu tangki penampung berkapasitas 1.000 liter.

"Kendaraan yang sama menggunakan QR Code berbeda dengan frekuensi pengisian lebih dari satu kali dalam sehari," ujarnya.

Untuk memperketat pengawasan, BPH Migas tengah menyiapkan sistem teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi transaksi tidak wajar secara real time sehingga penyalahgunaan BBM subsidi dapat dicegah lebih cepat.

Wahyudi menegaskan, langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kepatuhan SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi sesuai ketentuan.(*)