MOMENTUM, Bandarlampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat tata organisasi dan kinerja pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, terukur, dan berintegritas.

Penguatan tersebut dibahas dalam rapat Tata Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (19/8/2026). Rapat diikuti Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung Marzuqi Sayuti beserta jajaran.

Marindo menegaskan, Biro Organisasi memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai arah dan regulasi. Sebagai organisasi besar, Pemprov Lampung membutuhkan pengelolaan organisasi yang baik agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja optimal.

"Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah secara rumah besarnya, lalu dinas-dinas itu organisasi perangkat daerah. Siapa yang mengurusi organisasi itu? Ya Biro Organisasi," kata Marindo.

Ia menyebut Biro Organisasi sebagai "jantung organisasi" Pemprov Lampung yang harus mampu bergerak lebih modern, cepat, dan adaptif dengan dukungan teknologi.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Marindo mengapresiasi peningkatan predikat SAKIP Pemprov Lampung dari B menjadi BB.

Namun, capaian tersebut bukan akhir. Ia menargetkan Pemprov Lampung dapat meraih predikat A pada penilaian berikutnya.

"Targetnya tetap A. Kalau targetnya hanya mempertahankan BB, rasanya bukan target. Capaian BB adalah buah dari proses yang sudah dijalani dengan benar," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, terutama Bappeda dan Inspektorat. Menurutnya, peningkatan SAKIP merupakan hasil kerja bersama seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Ia menekankan pentingnya penyusunan perencanaan yang tepat sebagai dasar membangun kinerja pemerintahan yang akuntabel. Pohon kinerja harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun nasional.

"Semua diawali dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah benar sesuai dengan syarat-syarat LAKIP, sekarang fokus pada penilaian," katanya.

Selain perencanaan, Marindo meminta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pengawasan dilakukan secara nyata. Menurutnya, laporan akuntabilitas harus menggambarkan kinerja yang benar-benar dilakukan perangkat daerah.

"Yang namanya laporan adalah laporan yang ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Jadi OPD harus benar dulu kerjanya sesuai aktivitasnya," jelasnya.

Ia juga mengaitkan penguatan SAKIP dengan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

"SAKIP dan RB menjadi modal untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah layak dipercaya," ujarnya.

Menurut Marindo, kepercayaan publik akan tumbuh ketika masyarakat melihat pemerintah mampu mengelola anggaran secara baik dan bertanggung jawab.

Selain akuntabilitas kinerja, Marindo meminta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang masuk tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman. Namun, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan.

"Tujuannya bukan hanya mengejar penghargaan, tetapi memastikan perangkat daerah bekerja sesuai regulasi dan memberikan pelayanan tanpa maladministrasi," katanya.

Marindo juga mendorong pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in sebagai sarana masyarakat menyampaikan laporan dan keluhan terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya penggunaan aplikasi, tetapi perubahan pola kerja dengan memanfaatkan data yang terintegrasi.

"Digitalisasi adalah pola pikir bagaimana bekerja menggunakan database yang terintegrasi sehingga data menjadi instrumen pengambilan keputusan dan kebijakan," jelasnya.

Ia mengibaratkan Biro Organisasi sebagai dokter yang bertugas mendiagnosis persoalan organisasi pemerintahan dan mencari solusi agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja sesuai ketentuan.

Marindo menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari nilai maupun penghargaan, tetapi dari proses kerja yang dilakukan secara benar dan konsisten.

Melalui penguatan tata organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, pelayanan publik, dan digitalisasi berbasis data, Pemprov Lampung berkomitmen membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.(*)