MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Upaya itu diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam Program DesaKu Maju.

Sinergi tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Program DesaKu Maju di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/8/2026).

Kesepakatan ditandatangani Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama para bupati dan wali kota se-Lampung serta Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Mirza mengatakan, kesepakatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar untuk menyatukan program pembangunan desa agar berjalan lebih terarah.

"Bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota, serta program dari TNI bergerak dalam satu arah membangun desa-desa di Provinsi Lampung," kata Mirza.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat stabilitas dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Saya punya cita-cita Lampung harus kompak. Masyarakat kita harus punya semangat berjuang," ujarnya.

Mirza mengatakan Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program yang menyasar kebutuhan masyarakat desa. Di sektor pertanian, salah satunya pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) yang ditargetkan dapat menjangkau petani di seluruh Lampung.

Pemprov juga menyiapkan mesin bed dryer serta pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif, terutama mereka yang belum memiliki keterampilan kerja.

Selain itu, pembangunan desa diarahkan pada penguatan BUMDes dan koperasi serta peningkatan infrastruktur jalan desa.

"Kesepakatan yang kita tandatangani ini menjadi langkah bersama untuk mempercepat pelaksanaan program DesaKu Maju," katanya.

Mirza menegaskan keterlibatan TNI tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab perencanaan, penentuan prioritas, dukungan anggaran, serta pengawasan dan evaluasi.

"Sinergi ini bukan mengambil alih tugas bupati, bukan mengambil alih wewenang masing-masing, tetapi justru untuk memperkuat kapasitas kita agar mencapai tujuan bersama," tegasnya.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI siap mendukung pembangunan daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam membantu pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami punya tugas untuk membantu pembangunan di daerah. Oleh karena itu, program yang telah dicanangkan oleh Pak Gubernur Lampung tentunya sangat tepat dan bisa berkolaborasi dengan satuan TNI yang ada di wilayah," kata Kristomei.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap menjadi sektor utama dalam pelaksanaan pembangunan.

"Leading sector-nya tetap pemerintah daerah. Kami hanya membantu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang memang disebutkan dalam undang-undang," pungkasnya.(*)