MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir secara terpadu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel Lampung, Kamis (20/8/2026).

Mirza mengatakan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis pesisir. Selain memiliki garis pantai yang panjang, Lampung berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan memiliki kawasan Teluk Lampung yang potensial untuk dikembangkan.

Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi soal potensi, melainkan bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, tetapi sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Mirza.

Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat menembus 8 persen untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah pariwisata. Mirza menyebut kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung meningkat dari sekitar 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta kunjungan pada 2025. Sektor tersebut juga disebut memberikan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay).

“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan yang datang tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dengan begitu ekonominya tumbuh,” ujarnya.

Terkait pengembangan pesisir Bandarlampung, Mirza mengatakan rencana waterfront city sepanjang sekitar 27 kilometer telah digagas sejak belasan tahun lalu. Namun, realisasinya menghadapi berbagai kendala, termasuk ego sektoral dan kompleksitas tata ruang.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kesepakatan terhadap satu rencana induk.

“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta juga harus sepakat,” katanya.

Mirza juga menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia mendorong adanya proyek awal atau quick wins yang realistis sehingga manfaat penataan pesisir dapat segera dirasakan masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisata.

Selain itu, proyek investasi harus disiapkan secara menyeluruh, mulai dari tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan. Dengan demikian, gagasan pengembangan dapat ditingkatkan menjadi proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Mirza berharap PII Lampung turut memberikan dukungan keahlian dalam menyusun dan memperbarui rencana tata ruang kawasan pesisir agar dapat diterapkan.

Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyatakan Pemkot Bandarlampung siap berkolaborasi dalam penataan kawasan pesisir.

Eva mengatakan terdapat empat kecamatan di Bandarlampung yang berada di wilayah pesisir. Pemkot juga memiliki aset sekitar 1,5 hektare yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung penataan kawasan tersebut.

“Ayo kita jalan. Kami siap mendukung untuk Bandarlampung. Insinyurnya ada di Bandarlampung,” kata Eva.

Menurut Eva, Pemkot Bandarlampung saat ini terus membenahi infrastruktur dasar di kawasan pesisir, termasuk drainase, akses jalan, dan sarana air bersih.

Pemkot juga menyiapkan sektor pendukung pariwisata melalui penguatan UMKM dan peningkatan kesiapan akomodasi, termasuk hotel berbintang.(*)