Harianmomentum.com--Wakil Bupati (wabup) Pesisir Barat (Pesibar) Erlina membuka Sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD). 

 

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesibar itu, berlangsung di Gedung Wanita setempat, Kamis (22/2).

 

Wabup mengatakan, industri pariwisata merupakan program yang berdampak langsung pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesibar. Karena itu, perlu acuan berupa regulasi yang mengatur recana induk pengembangan pariwisata.  

 

“Pesisir Barat punya potensi wisata pantai yang sangat besar dan langsung bersetuhan dengan perekonomian masyarakat. Karena itu, seluruh stakeholder harus memahami Perda Nomor: 3 Tahun 2017 yang mengatur rencana induk pengembangan pariwisat daerah,” kata wabup.

  

Dia menerangkan, dalam RIPPD Kabupaten Pesibat telah ditetapkan empat zona pengembangan pariwisata: zona I kawasan Pantai Tanjungsetia,  zona II kawasan Bangkunat dan Pulau Betuah,  zona III Kawasan Lemong dan Pulau Pisang serta zona IV pada kawasan Pantai Labuhanjukung dan Krui Selatan. 

 

"Dengan ditetapkannya Perda ini, saya mengimbau semua pihak dapat menjadikan RIPPD sebagai acuan dan rujukan, dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat," imbaunya. 

 

Sekretaris Bappeda Pesibar Armen Qodar menyampaikan, sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 itu merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

 

"Tujuan digelarnya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh organisasi perangkat daerah tentang Perda Nomor 3 Tahun 2017. Sekaligus menambah wawasan terkait RIPPD, " kata Armen. 

 

Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah, camat dan peratin (kepala desa) se-Kabupaten  Pesibar. (asn)