Harianmomentum.com--Sejak dibentuk pada 2002 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap sebanyak 357 pejabat atas kasus korupsi, baik pejabat pusat maupun daerah. Dari sebanyak jumlah tersebut 98 orang adalah kepala daerah.

 

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di Balai Keratun Pemprov Lampung, Rabu (11/4).

 

"Untuk itu hari ini kita teken pakta integritas. Kita nggak mungkin mau menambah terus jumlah pejabat yang tertangkap lantaran korupsi," kata Mendagri.

 

Namun demikian, Tjahjo menegaskan, forum Pemberantasan Korupsi ini tidak akan menjamin perilaku korupsi berhenti. Maka KPK, Kejaksaan dan Kepolisan juga tidak akan berhenti meng-OTT dan menangkap para pelaku tindak pidana korupsi itu.

 

Ia juga meminta agar seluruh pejabat, baik kepala daerah maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung agar berhati-hati terhadap area rawan korupsi.

 

"Saya mengharapkan semua memahami area rawan korupsi, itu kuncinya. Perencanan anggaran, dana hibah maupun bansos, retribusi serta pajak kemudian mekanisme pembelian barang dan jasa. Ini yang harus dicermati," tegasnya.

 

Selanjutnya, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan pembangunan dengan mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting.

 

"Jangan malu untuk meniru daerah lain. Dengan begitu bisa tercipta kondisi ideal, termasuk dokumen perencanaan yang berorientasi pada sasaran," ucapnya.

 

Tjahjo juga mewanti-wanti Kepala Daerah untuk berhati-hati pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai rawan yakni berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

 

"Saya berbicara untuk di Lampung tolong hati-hati untuk PU, Kesehatan dan Pendidikan. SKPD yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan agar lebih berhati-hati terhadap ketiganya. Karena disembunyikan seperti apapun pasti akan terbongkar," tegasnya.(ira)