Harianmomentum.com--Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pesan yang diterima melalui media sosial.

 

Alasannya, sebagian pesan singkat itu menyertakan alamat website yang jika dibuka maka data yang tersimpan di HP akan tercuri atau perangkat ponsel terserang virus.

 

Chrisna mencontohkan, postingan orang di WhatsApp tentang link phising McDonald's Indonesia yang memberi setiap orang kupon gratis Rp255 ribu. "Jika diklik link yang tercantum dalam pesan tersebut, data yang tersimpan di HP akan tercuri atau perangkat ponsel akan terserang virus. Jadi jangan mudah percaya dengan pesan yang disebarkan orang," ujar Chrisna Putra di Hotel Horison, Minggu (3/6).

 

Chrisna mengungkapkan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dan Polri sudah memperingatkan melalui surat edaran agar masyarakat tak memposting link palsu dan kejadian-kejadian yang bisa meresahkan banyak orang seperti teror bom di dalam pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu.

 

Pasalnya, tiap postingan selalu dipantau oleh pihak kepolisian dan Kemenkominfo. Untuk itu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memerangi konten negatif yang berbau sara, pornografi, dan sebagainya. Masyarakat bisa melaporkan pengaduan tentang konten negatif tersebut melalui website resmi Kemenkominfo.

 

Chrisna menyadari, pihaknya tak bisa langsung memantau konten negatif, karena pemantau langsung dari perwakilan masing-masing media sosial di Indonesia yang selanjutnya dilaporkan ke Kemenkominfo untuk ditindaklanjuti.

 

"Masyarakat harus bijak menggunakan media sosial. Jadi kalau peraturan pengawasan sudah ketat tapi masih ada yang menyebarkan konten negatif maka akan percuma saja, jadi berbalik lagi ke kitanya. Kalau di Lampung belum terlihat marak postingan-postingan yang berbau sara namun kita tetap siaga," jelasnya.

 

Lebih lanjut Chrisna mengungkapkan, pihaknya kini lebih memfokus mamantau media yang memuat konten tentang pilkada. Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata dia, memiliki petugas pemantau. (ira).