Harianmomentum--DPRD Kota Metro meminta pemerintah kota (pemkot) setempat lebih menigkatkan kualitas hasil pembangunan, terutama di bidang infrastruktur jalan dan drainase.

 

Sekretaris Fraksi Grindra DPRD Metro Ariyanto mengatakan standar kualitas hasil pembagunan  adalah hak masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah. 

 

“Hasil pembangunan tidak boleh asal jadi. Harus sesuai standar kualitas yang ditentukan, karena yang akan mempergunakan hasil pembangunan itu masyarakat. Pemerintah wajib memenuhi itu,” kata Ariyanto saat  menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD setempat dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, Senin (4/9).

 

Dia juga mengimbau, agar Pemkot Metro melibatkan tokoh adat  dalam proses pembangunan gedung Metro Canvention Center (MCC). Menurut dia, pelibatan tokoh adat tersebut sangat diperlukan untuk menyesuaikan ornamen kedaerahan  pada bangunan yang akan menjadi salah satu ikon Kota Metro itu.

 

Ariyanto juga menyoroti proses pemindahan pedagang di Jalan KH. Agus Salim. “Proses pemindahan pedagan itu harus  lebih manusiawi. Jangan sampai para pedagang itu, justru kehilangan mata pencaharian,” pintanya.

 

Juru bicara Fraksi Demokrat Larasati meminta pembangunan MCC disesuaikan  dengan peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

 

"Pembangunan sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian. Pembangunan infrastruktu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus  sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Fraksi PKS meminta agar peningkatan sarana dan  prasarana  di setiap sekolah menjadi perhatian pemkot. Begitu pun dengan rencana relokasi pedang, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru.

 

Kritik dan saran serupa juga disampaikan Fraksi PDI-P,  Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional. (pie)