MOMENTUM, Bandarlampung--Sejumlah tokoh Lampung mengomentari terkait banjir yang terus terjadi di Kota Bandarlampung saat musim penghujan.

Seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Bandarlampung akibat hujan pada Sabtu (28-12) malam hingga Minggu (29-12) dinihari.

Salah satu tokoh Lampung, Faisal Djausal menduga salah satu penyeban banjir karena banyaknya drainase yang tidak berfungsi.

Sehingga, Faisal meminta Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar mencari solusi.

"Ya tolong pak ketua (Yuhadi) bicarakan dengan Dinas PU kota. Mungkin banyak sistem drainase dan embung yang tak berfungsi. Kalau boleh waktu-waktu begini buat perencanaan di samping mikir sambil ke lapangan lihat penyebabnya," kata Faisal.

Senada, Koordinator Presidium Komisi Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori menyebutkan banjir juga bisa disebabkan dalam mengelola kebijakan tidak memperhatikan sekitar.

"Banjir itu ddisebabkan dalam mengelola kebijakan kadang kita merubah fungsi yang tak lazim dan melawan alam," kata Gindha.

Menurut dia, penciptaan daerah aliran sungai (DAS) dan resapan air memiliki fungsinya masing-masing.

"Kalau kemudian sungainya di geser alirannya atau menjadi sempit karena Garis Sepadan Sungainya diduga tidak diawasi pelaksanaan untuk kepentingan pembangunan apa itu dibenarkan?" tanya dia.

Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Supriyadi Alfian mengaku hanya bisa mengeluh terkait kondisi yang terjadi.

"Kami warga Bandarlampung hanya bisa mengeluh, semua drainase tersumbat," ujar Supriyadi.

Terpisah, Anggota DPR RI Mukhlis Basri mengatakan jika tidak ada drainase di Jalan Mayjen Ryacudu Bandarlampung. Hal itu mengakibatkan genangan air di jalan tersebut.

Lebih jauh Mukhlis mengatakan, persoalan banjir di Kota Bandarlampung bukan hanya akibat buruknya drainase, tetapi karena tidak ada embung yang cukup untuk menampung air hujan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, mengatasi banjir di Bandarlampung, tidak cukup hanya dengan memperbaiki saluran air. "Drainase bagus tanpa embung penampung air, banjir tetap akan terjadi," katanya.

Kota seluas Bandarlampung ini harus memiliki banyak embung untuk menampung air hujan. Paling tidak, kata Mukhlis, sekitar sepuluh embung.

Apalagi di sejumlah tempat yang sebelumnya merupakan daerah tempat penampungan air hujan, kini sudah berubah menjadi bangunan. 

Dia mencontohkan, di daerah Rajabasa, ada tempat yang sebelumnya merupakan sawah atau rawa. Kini sudah menjadi bangunan dan pom bensin.

Daerah penampung air hujan harus dikembalikan fungsinya atau diganti dengan membangun embung baru. "Seingat saya, Pemkot (Pemerintah Kota) Bandarlampung pernah membangun embung di daerah Korpri. Itu harus diperbanyak, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir," katanya.

Bupati Lampung Barat dua periode itu pun menyebutkan, luas setiap embung sekitar satu hektare. Dana pembangunan embung, bisa diajukan kepada pemerintah pusat yang setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk itu.

"Dana pembangunan embung bisa diajukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bandarlampung tinggal menyiapkan lahannya," kata Mukhlis.

Selain membangun embung, kata dia, Pemerintah Kota Bandarlampung harus memperbaiki saluran air dan sungai-sungai yang kini menyempit dan makin dangkal. "Sungai-sungai di Bandarlampung harus dikeruk, diperbaiki agar berfungsi dengan baik," katanya. (adw/mf).